20 Agustus 2026






Padangsidimpuan  Indonesia Berkibar News
- Sejumlah perwakilan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bersatu (AMB) mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padangsidimpuan, Kamis (20/08/2026). 


Kedatangan mereka bertujuan untuk menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna mempertanyakan kejelasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang pembahasannya dilaksanakan di Kota Medan tepatnya di Hotel Antares pada 4-6 Agustus lalu. 


Pertemuan yang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD, Jalan Sudirman, Kota Padangsidimpuan ini hanya dihadiri oleh Sekretaris DPRD (Sekwan) Kota Padangsidimpuan, Roy Susanto, beserta dua stafnya. 


Rapat tidak dapat berjalan sesuai agenda karena tidak ada satu pun anggota legislatif yang hadir menemui warga.


Sekwan Kota Padangsidimpuan, Roy Susanto, membenarkan kekosongan tersebut dan menjelaskan bahwa seluruh anggota dewan sedang berada di luar kantor.


"Ketua dan wakil ketua sedang dalam perjalanan dinas, sementara sebagian anggota DPRD lainnya berhalangan hadir dengan alasan lain," ujar Roy saat memberikan penjelasan di lokasi.


Ketidakhadiran para wakil rakyat tersebut memicu protes dari perwakilan masyarakat yang hadir. Salah satu perwakilan warga yang juga sebagai koordinator AMB, Borkat Siregar, meminta Sekretariat DPRD menyampaikan desakan warga agar para anggota dewan segera menjadwalkan ulang RDP.


"Mohon disampaikan kepada bapak dan ibu anggota DPRD terkait Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Kami ingin kejelasan apa fungsi dan tupoksinya. Kami meminta dengan tegas agar agenda RDP ini segera digelar," tegas Borkat.


Selain meminta penjadwalan ulang, Borkat juga menyoroti masalah efisiensi anggaran daerah terkait pelaksanaan rapat dinas luar kota.


"Kami mempertanyakan alasan mengapa rapat pembahasan Ranperda harus dilaksanakan di Kota Medan, bukan di daerah sendiri demi efisiensi anggaran," tambahnya.


Hal senada, sorotan tajam juga datang dari Ketua Perisai, Rahmad Nasution, yang ikut dalam rombongan warga. Ia mengingatkan para legislator untuk menjaga amanah masyarakat dan bertanggung jawab dalam penggunaan anggaran Daerah.


"Kami datang ke sini murni untuk meminta penjelasan terkait urgensi pembahasan Ranperda yang dilaksanakan di Medan. Jangan sampai ada kesan anggaran daerah digunakan tidak tepat sasaran," tutur Rahmad.


Rahmad juga menuntut keterbukaan dalam setiap aktivitas legislatif di kantor DPRD, termasuk meminta agar tirai ruang rapat tidak ditutup saat kegiatan berlangsung agar masyarakat bisa memantau kinerja mereka secara langsung.


Sementara itu, perwakilan warga lainnya, Zul Hadi Lubis yang mewakili Mahasiswa menegaskan bahwa fokus utama masyarakat adalah mendapatkan penjelasan teknis dan substantif mengenai materi Ranperda yang sedang digodok.


Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pimpinan maupun anggota DPRD Kota Padangsidimpuan terkait alasan ketidakhadiran mereka dalam RDP tersebut serta tanggapan mengenai sorotan anggaran rapat di Kota Medan. (marwan)

 


Langkat | Indonesia Berkibar News
- Dalam upaya memastikan pelayanan kesehatan optimal bagi personel, Kapolres Langkat AKBP Hannry P.H. Tambunan, S.E., S.I.K., melaksanakan kunjungan ke Klinik Polres Langkat pada Kamis (20/08/2026). 


Didampingi Kasat Samapta, AKP M. Syafril Sinaga, S.H., dan P.S Kasi Humas IPTU M Siregar, Kapolres meninjau fasilitas kesehatan serta berdialog langsung dengan tenaga medis.


Kunjungan ini sekaligus menjadi momen Kapolres untuk memberikan perhatian khusus kepada dua anggota Polres Langkat yang sedang berjuang melawan penyakit menahun. 


Dalam kesempatan tersebut, AKBP Hannry P.H. Tambunan, menyampaikan rasa empati dan dukungannya, serta memberikan motivasi kepada para anggota untuk tetap semangat menjalani pengobatan.


“Kesejahteraan dan kesehatan anggota adalah prioritas kami. Kami berkomitmen memastikan mereka mendapatkan penanganan medis terbaik, baik melalui fasilitas klinik maupun rujukan ke rumah sakit yang lebih lengkap,” ujar Kapolres.


Kapolres juga menginstruksikan kepada personel Klinik Polres untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan memantau kondisi anggota yang memerlukan perhatian khusus. “Klinik ini harus menjadi garda terdepan dalam memberikan layanan kesehatan bagi seluruh personel Polres Langkat,” tambahnya.


Kunjungan ini mencerminkan kepedulian pimpinan Polres langkat terhadap kesehatan dan kesejahteraan anggotanya, sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Dengan perhatian seperti ini, diharapkan seluruh anggota Polres Langkat dapat melaksanakan tugas mereka dengan kondisi kesehatan yang prima.


Kegiatan tersebut merupakan implementasi dari program Polisi Langkat Garuda Ksatria, yang diinisiasi oleh Kapolres Langkat dengan semangat “Gagah Berani untuk Dicintai Masyarakat, Kuat, Sadar Aturan, Taat, Responsibility, Inovatif, dan Aman.”


Melalui semangat “Satu Langkah, Satu Hati untuk Langkat yang Aman dan Damai,” Polres Langkat terus berkomitmen menghadirkan sosok Polri yang humanis, responsif, serta dekat dengan masyarakat.(sfn)

19 Agustus 2026

  



Samosir| Indonesia Berkibar  News
- Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H., mengecek langsung pelaksanaan bakti kesehatan berupa pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat Desa Maduma, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Rabu(19/08/2026).


Kehadiran Kapolda Sumut tersebut untuk memastikan pelayanan kesehatan yang diberikan jajaran Polda Sumut dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya warga di wilayah perdesaan yang memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan.


Dalam kegiatan tersebut, masyarakat mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara cuma-cuma yang meliputi pemeriksaan tekanan darah, gula darah, asam urat, kolesterol hingga pemeriksaan gigi. Kegiatan ini menyasar sekitar 70 warga Desa Maduma, mulai dari anak-anak hingga lanjut usia.


Kasubid Kesehatan Kepolisian Bidang Dokkes Polda Sumut AKBP Andrean Lesmana mengatakan, bakti kesehatan tersebut merupakan bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat sekaligus upaya mendekatkan akses layanan kesehatan hingga ke wilayah perdesaan.


“Hari ini, kami melakukan bakti sosial dengan melakukan pemeriksaan kesehatan gratis dan memberikan pengobatan kepada masyarakat di wilayah ini,” ujar Andrean di Samosir.


Menurut Andrean, pemeriksaan kesehatan tersebut penting dilakukan untuk membantu masyarakat mengetahui kondisi kesehatan secara dini. Terlebih, kondisi geografis wilayah pegunungan menjadi salah satu tantangan bagi sebagian masyarakat dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan.


Dari pemeriksaan yang dilakukan, sejumlah keluhan yang ditemukan di antaranya berkaitan dengan tekanan darah dan gangguan pernapasan. Warga yang diketahui memiliki riwayat atau indikasi penyakit tertentu akan diarahkan untuk memperoleh pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut melalui fasilitas kesehatan rujukan.


“Pemeriksaan kesehatan itu juga bertujuan menjangkau masyarakat yang sulit mendapatkan pelayanan kesehatan seperti di desa ini, agar warga tetap dapat memantau kondisi kesehatannya,” katanya.


Andrean menjelaskan, apabila dalam pemeriksaan ditemukan warga yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, pihaknya dapat mengarahkan untuk mendapatkan layanan kesehatan lanjutan di RS Bhayangkara Medan maupun rumah sakit lainnya sesuai kebutuhan medis.


Bakti kesehatan tersebut juga menjadi bagian dari kegiatan yang dilaksanakan secara serentak di 17 provinsi di Indonesia. Langkah tersebut merupakan bentuk dukungan Polri terhadap program pemerintah dalam memperluas dan mengoptimalkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.


Sementara itu, salah seorang warga Desa Maduma, Siska Turnip, menyambut baik kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar Polda Sumut. Menurutnya, kegiatan tersebut sangat membantu masyarakat desa untuk mengetahui kondisi kesehatan tanpa harus mengeluarkan biaya.


“Ini sangat membantu kami sebagai masyarakat desa karena bisa memeriksakan kesehatan secara gratis dan mengetahui kondisi kesehatan,” ujar Siska.


Kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis tersebut diharapkan dapat membantu warga Desa Maduma mengetahui kondisi kesehatannya sejak dini.(zul/simbolon)

 




Padang Lawas Utara | Indonesia Berkibar News
- Polres Padang Lawas Utara melaksanakan pengecekan Tempat Kejadian Perkara (TKP) terkait informasi yang beredar mengenai aktivitas pengambilan batu dari aliran sungai serta pendirian mesin stone crusher yang diduga belum memiliki perizinan di Desa Sipiongot Julu, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara, Rabu (19/08/2026).


Kegiatan pengecekan dipimpin langsung oleh Kapolres Padang Lawas Utara AKBP Dhery Fajariandono, S.I.K., M.H., bersama Kabag Ops, Kasat Reskrim, Kasat Intelkam serta personel Polres Padang Lawas Utara.


Dari hasil pengecekan di lokasi, petugas Tidak menemukan Adanya aktivitas pengambilan batu yang sejak dari satu bulan lalu setelah dilakukan pengecekan pertama.


Berdasarkan pengecekan dan informasi yang di dapat dari warga sekitar memang benar bahwa sudah lama alat tersebut tidak beroprasi, setelah melakukan konfirmasi bahwasanya benar sudah lama tidak beroprasi dikarenakan menunggu ijin resmi untuk bisa beroprasi kembali.


Kegiatan pengecekan di lokasi berjalan dengan aman dan lancar, Polres Padang Lawas Utara tentunya tetap melakukan pantauan terhadap lokasi tersebut serta memberikan himbauan kepada pihak pengelola agar benar2 menghentikan seluruh aktivitas pengambilan batu dan pengoperasian stone crusher sampai perizinan dari instansi yang berwenang terpenuhi.


Kapolres Padang Lawas Utara menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari upaya Polri dalam melakukan pengawasan dan penertiban terhadap kegiatan pertambangan atau galian C yang berpotensi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan serta Respon cepat atas informasi masyarakat.(Humas Padang Lawas Utara/Zul)


 



Deli Serdang | Indonesia Berkibar News
- Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara melaksanakan kegiatan sosialisasi layanan  tarif air minum  kepada masyarakat di dua kecamatan yakni Kecamatan Percut  Sei Tuan dan Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Kabupaten Deli Serdang


Kegiatan tersebut  dilaksanakan di Aula Kantor Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan, dibuka oleh Kepala Divisi Pemasaran Perumda Tirtanadi Sahrim Siregar Rabu (19/08/2026).


Sosialisasi ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Direksi Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor KEP-67/DIR/DIHBL/2026 tentang Penetapan Tarif Air Minum dan Air Limbah Perumda Tirtanadi.


Kegiatan ini  menjadi bagian dari upaya Perumda Tirtanadi dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kebijakan layanan tarif, sekaligus menyampaikan informasi secara terbuka terkait penerapan tarif air minum.


 Kepala Desa Sambirejo Timur M Arifin, menyampaikan apresiasi kepada Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara yang telah melaksanakan sosialisasi pelayanan tarif air minum dan di Desa Sambirejo Timur.


Arifin mengatakan, kegiatan sosialisasi tersebut sangat penting karena masyarakat perlu mendapatkan penjelasan secara langsung mengenai kebijakan penetapan tarif air minum. sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direksi Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor KEP-67/DIR/DIHBL/2026.


“Dengan adanya sosialisasi ini, kami berharap masyarakat dapat memperoleh informasi yang jelas dan memahami dasar serta tujuan dari penyesuaian tarif yang telah ditetapkan,” ujar Arifin.


Ia berharap Perumda Tirtanadi tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam hal kelancaran distribusi air, kualitas air, serta kecepatan dalam menanggapi keluhan pelanggan.


Menurutnya, komunikasi yang baik antara Perumda Tirtanadi dengan masyarakat sangat diperlukan agar setiap kebijakan dapat dipahami secara bersama dan pelaksanaannya berjalan dengan baik.


Dalam sosialisasi tersebut, Kepala Devisi Pemasaran Perumda Tirtanadi,  Sahrim Siregar menyampaikan  mengenai dasar penetapan tarif, mekanisme penerapan tarif, serta pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. Masyarakat juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan maupun masukan terkait kebijakan penyesuaian/ layanan tarif tersebut.


Layanan tarif dilakukan dengan tetap memperhatikan keberlangsungan pelayanan air minum kepada masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan, serta kemampuan dan keterjangkauan pelanggan. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan masyarakat dapat memahami kebijakan yang telah ditetapkan dan memperoleh informasi yang benar mengenai tarif air minum.


Selain itu  kata Sahrim Perumda Tirtanadi saat ini memberikan layanan gratis pipa distribusi ke masyarakat minimal 50 meter dan minimal 5 rumah serta meteran yang sudah diputus dan mau pasang kembali biaya dendanya dihapus, "dan bagi masyarakat yang mau pasang baru biaya pemasangan Rp 2.050.000- dapat dicicil,"ujar Sahrim.



Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mendukung pelaksanaan sosialisasi tersebut sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat. Penyampaian informasi secara langsung dinilai penting agar kebijakan layanan tarif dapat dipahami dengan baik serta tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.


Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang  mengharapkan Perumda Tirtanadi terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi kontinuitas distribusi air, kualitas air, respons terhadap keluhan pelanggan, maupun pelayanan administrasi.


Kegiatan sosialisasi berlangsung dengan suasana interaktif. Masyarakat yang hadir mengikuti pemaparan dan berdiskusi mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan tarif air minum serta pelayanan Perumda Tirtanadi.


Melalui kegiatan tersebut, diharapkan terjalin komunikasi dan koordinasi yang semakin baik antara Perumda Tirtanadi, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, pemerintah desa, dan masyarakat sebagai pelanggan, sehingga pelayanan air minum dapat terus ditingkatkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.



Hadir dalam sosialisasi tersebut, unsur Pemerintahan Kecamatan Percut Sei Tuan, Pemerintahan Kecamatan Batang Kuis, Pemerintahan Desa Sambirejo Timur, perwakilan Perumda Tirtanadi, tokoh masyarakat, serta masyarakat pelanggan Perumda Tirtanadi di wilayah tersebut.(torong)

 


 Deli Serdang| Indonesia Berkibar  News - Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Muhammad Bobby Afif Nasution meluncurkan layanan Bus Rapid Transit (BRT) Medan-Binjai-Deli Serdang (Mebidang) di Terminal Lubukpakam, Jalan Lintas Medan-Tanjung Morawa, Rabu (19/08/2026).


Peluncuran ini menjadi tahap awal pengoperasian BRT Mebidang yang ditujukan untuk memperkuat transportasi umum di kawasan metropolitan Medan, Binjai, dan Deli Serdang sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi.


Bobby menegaskan, penyediaan transportasi umum merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah. Menurutnya, tingginya penggunaan kendaraan pribadi juga menunjukkan belum optimalnya layanan transportasi publik.


“Pemerintah sebenarnya menyiapkan transportasi umum. Jangan digeser perannya,” kata Bobby dalam peluncuran tersebut.


Karena itu, Bobby meminta program BRT Mebidang tidak berhenti pada peluncuran armada, tetapi dilanjutkan dengan integrasi seluruh layanan transportasi di kawasan Mebidang.


Ia menargetkan sistem pembayaran terintegrasi dapat diterapkan sehingga penumpang cukup membayar sekali meski harus berganti bus atau koridor.


“Jadi kita inginnya mau ke Binjai, mau ke Deli Serdang maupun ke mana pun, bayarnya sekali saja. Nanti masalah pindah-pindah bus karena mungkin koridornya berbeda-beda,” ujarnya.


Bobby juga meminta integrasi tersebut mulai terlihat pada 2027. Dengan sistem itu, masyarakat dari Deli Serdang menuju Medan atau Binjai tidak perlu kembali membayar ketika berpindah layanan sepanjang perjalanan.


“Walaupun harus turun bus, tapi enggak perlu bayar lagi. Sama seperti Busway,” katanya.


BRT Mebidang saat ini memasuki tahap uji coba dengan dua unit bus listrik. Kepala Dinas Perhubungan Sumut Yudha P Setiawan mengatakan jumlah armada akan ditambah secara bertahap hingga mencapai 30 bus listrik pada 8 Desember 2026.


Dari total tersebut, 13 bus akan melayani Koridor 1 Teladan-Terminal Lubukpakam, 14 bus untuk Koridor 2 Simpang Barat-Binjai, sedangkan tiga unit disiapkan sebagai armada cadangan.


Layanan tersebut menggunakan skema Buy The Service (BTS), dengan pemerintah membayar operasional berdasarkan jarak tempuh dan standar pelayanan minimum. 


Skema ini membuat pengemudi tidak perlu mengejar jumlah penumpang, tetapi berfokus pada ketepatan waktu, keselamatan, dan kenyamanan.


Selama masa uji coba, masyarakat dapat menggunakan BRT Mebidang secara gratis. Setelah beroperasi penuh, tarif yang ditetapkan sebesar Rp4.300 untuk penumpang umum dan Rp3.000 untuk kategori khusus seperti pelajar, penyandang disabilitas, dan lanjut usia.

Selain armada, sebanyak 121 titik pemberhentian baru akan dibangun. Rinciannya 68 titik pada lintasan Teladan-Terminal Lubukpakam dan 53 titik pada lintasan Simpang Barat-Binjai.


Pemprov Sumut juga meluncurkan aplikasi Trans-Sumut untuk membantu masyarakat mengecek rute, memantau posisi bus secara real-time, serta melakukan pendaftaran tarif khusus.


Direktur Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Muiz Thohir mengatakan BRT Mebidang merupakan salah satu proyek percontohan pengembangan transportasi publik bersama kawasan Bandung Raya.

Ia menyebut kemacetan menjadi salah satu alasan pengembangan transportasi publik perlu dipercepat. Berdasarkan data TomTom Traffic Index yang disampaikannya, tingkat kemacetan Medan mencapai 54,02 persen.


“Pembangunan BRT bukan semata proyek infrastruktur, tetapi investasi jangka panjang bagi kualitas hidup masyarakat, produktivitas ekonomi, serta masa depan perkotaan yang lebih hijau,” kata Muiz.


Pengelolaan BRT Mebidang selanjutnya juga akan diarahkan menuju badan usaha milik daerah (BUMD) bersama yang melibatkan Pemprov Sumut, Pemko Medan, Pemko Binjai, dan Pemkab Deli Serdang.


Bobby berharap kolaborasi tersebut mampu menjadikan transportasi umum sebagai pilihan utama masyarakat Mebidang dan menjadi salah satu penanda kawasan tersebut berkembang sebagai kawasan metropolitan.(bundo)

 


Medan | Indonesia Berkibar News
- Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong wartawan Pemko Medan (PWPM) tidak hanya jago menulis, tapi juga melek platform baru Media Sosial (Medsos) seperti TikTok, YouTube, Reels, hingga Instagram.


Hal itu disampaikannya saat Raker I PWPM 2026 di Hotel Madani Medan, Rabu (19/08/2026).



“Kami mengharapkan di Raker ini juga bisa dirumuskan bagaimana cara ke depannya rekan-rekan wartawan bisa mengkanalisasi pola pemberitaan, supaya pemberitaan semakin banyak platform yang bisa dipakai,” kata Rico.


Rico menegaskan berita negatif soal Pemko Medan sah-sah saja selama berbasis fakta dan bisa dipertanggungjawabkan.


“Pemberitaan yang baik, buruk, ataupun netral, selama berdasarkan sebuah realitas dan memang bisa dipertanggungjawabkan, saya rasa ini sah-sah saja. Tapi kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan, ini yang harus kita hindari,” tegasnya.


Ia juga mendorong PWPM tidak hanya menjadi paguyuban, tapi organisasi profesional yang bisa menjadi pemikir arah kebijakan.


“Kami menganggap PWPM ini sebuah organisasi yang tidak hanya sekadar dibuat sebagai paguyuban saja, tetapi harus bisa menjadi pemikir dan bagaimana arah kebijakan setidaknya bisa dijaga,” ujarnya.


Rico meminta wartawan memperluas karya ke sejarah, budaya, kuliner dan pariwisata Medan, termasuk lewat podcast bersama pejabat Pemko.


Sementara Ketua PWPM Muhammad Edison Ginting mengingatkan pentingnya konfirmasi dan kode etik di tengah banjir informasi digital.



“Wartawan itu tidak hanya menerima informasi dari sebelah pihak, tapi juga harus ada konfirmasi dari yang bersangkutan,” kata Edison yang akrab disapa Cobra.


Raker perdana ini juga memberi apresiasi kepada 21 anak wartawan berprestasi tingkat SD hingga SMA di bidang akademik dan nonakademik. (bundo)


Diberdayakan oleh Blogger.