BERITA TERKINI

INDEKS
Tweet Share Share Share Share Share

5 Juni 2026

Langkat, IBN - Panitia Khusus (Pansus) Tanah DPRD Langkat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan perusahaan perkebunan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Pertanian dan Perkebunan Langkat di ruang Banggar DPRD Langkat, Kamis (5/6/2026).

Rapat yang dipimpin Ketua Pansus Tanah DPRD Langkat Donny Setha, menemukan salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit PT BI di Besitang, belum memiliki Hak Guna Usaha (HGU).

Dalam rapat tersebut, PT BI hanya mengantongi izin lokasi perkebunan dari Bupati Langkat pada 2018 silam dan belum memenuhi syarat untuk mengelola usaha perkebunan.

"Dengan belum adanya HGU, bagaimana mungkin perusahaan perkebunan sudah melakukan penanaman? Berarti perkebunan tersebut ilegal," ujar Donny.

Ditambahkan dia, selain tidak memiliki HGU, perusaan yang bergerak diperkebunan kelapa sawit ini, juga tidak menjalankan aturan plasma sesuai aturan berlaku.

Senada, Wakil Ketua Pansus Pimanta Ginting, menambahkan, kalau perusahaan perkebunan tidak memiliki izin tapi sudah beroperasi, maka sesuai Undang-undang Ciptakerja, dapat diproses secara hukum.

"Ini perkebunan ilegal, bisa dikenakan sanksi hukum sesuai UU Ciptakerja, jadi jangan main-main. Harus diselesaikan izin-izinnya, karena ini menyangkut Pendapatan Asli Daerah (PAD)," tegas Pimanta Ginting.

Ditempat yang sama, Kakan BPN Langkat Akhyar Sirajuddin mengaku, kalau PT BI sejauh ini belum tercatat memiliki HGU.

"Sesuai data kami, memang PT BI belum memiliki HGU," terangnya.

Sementara itu, Konsultan PT BI Syam Sumarno menjelaskan, pihaknya sudah melengkapi izin prinsip perusahaan dan masih terus berupaya untuk mendapatkan HGU dari BPN Langkat.

"Kami terus berupaya untuk mendapatkan HGU dari BPN, semoga bisa terealisasi," ujarnya.

(ros)
Baca »
Tweet Share Share Share Share Share



Tebing Tinggi, IBN - Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi menegaskan komitmennya untuk memperkuat upaya keselamatan masyarakat di sejumlah perlintasan sebidang kereta api. Guna meminimalkan risiko kecelakaan, Pemko Tebing Tinggi menyiapkan langkah konkret melalui tiga aspek utama, yakni penguatan regulasi, pembenahan infrastruktur, dan pendekatan sosial.

Komitmen tersebut ditegaskan oleh Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Tebing Tinggi, Erwin Suheri Damanik, saat memimpin Rapat Evaluasi dan Pemantapan Petugas Perlintasan Kereta Api di Kota Tebing Tinggi, Rabu (3/6/2026) bertempat di Aula Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi.

"Kami ingin memastikan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Yang dibutuhkan masyarakat saat ini bukan hanya pembahasan regulasi, tetapi tindak lanjut nyata untuk meminimalkan risiko kecelakaan di perlintasan kereta api," tegas Sekdako Erwin Suheri Damanik di hadapan peserta rapat.

Pada aspek regulasi, Pemko Tebing Tinggi akan memperkuat koordinasi dengan Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Balai Teknik Perkeretaapian guna memperjelas tindak lanjut pengelolaan perlintasan sebidang yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Selain itu, Pemko juga akan mendorong pembangunan pos penjagaan di sejumlah titik perlintasan yang dinilai masih membutuhkan fasilitas pendukung keselamatan.

Dari sisi infrastruktur dan personel, Sekdako mengungkapkan bahwa Pemko Tebing Tinggi saat ini telah menempatkan petugas penjaga palang kereta api di tujuh titik perlintasan sebidang. Sebagai langkah evaluasi dari keterbatasan personel sebelumnya, Pemko akan menambah jumlah petugas sehingga setiap titik dijaga oleh dua orang secara bergantian.

"Kami akan menugaskan BKPSDM untuk menambah personel sehingga setiap titik perlintasan memiliki petugas cadangan. Ini penting agar pengawasan tetap berjalan apabila salah satu petugas berhalangan," tambah Sekdako.

Selain penguatan personel, Pemko juga akan mengupayakan dukungan dari berbagai pihak, termasuk kementerian, dunia usaha, perbankan dan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk membantu melengkapi fasilitas keselamatan petugas dan relawan, seperti seragam dan rompi reflektif maupun fasilitas pendukung lainnya.

Sementara pada aspek sosial, Sekdako menyampaikan bahwa Pemko Tebing Tinggi akan mengkaji peluang pemberian bantuan sosial bagi korban kecelakaan lalu lintas perkeretaapian. Kajian ini akan dilakukan bersama Dinas Sosial dan DPRD Kota Tebing Tinggi guna merumuskan regulasi daerah yang memberikan perlindungan lebih baik kepada masyarakat.

Sekdako juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai keselamatan berlalu lintas di perlintasan kereta api. Pemko akan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memasang papan informasi jadwal perjalanan kereta api, meningkatkan sosialisasi kepada warga yang tinggal di sekitar rel, serta memastikan tidak ada tanaman atau bangunan yang menghalangi jarak pandang pengguna jalan.

Selain itu, Pemko juga berencana menjajaki kerja sama akademik dengan institusi pendidikan transportasi untuk menjadikan perlintasan di Tebing Tinggi sebagai objek studi keselamatan berbasis riset.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi Yustin Bernat Hutapea dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Ia menjelaskan, saat ini telah terpasang tujuh palang perlintasan kereta api di Kota Tebing Tinggi yang berasal dari bantuan Balai Teknik Perkeretaapian dan PT Jasa Raharja. Ketujuh titik tersebut berada di Jalan Abdul Hamid, Jalan Gunung Arjuna, Jalan Gunung Semeru, Jalan Pulau Belitung, Jalan Danau Meninjau, Jalan Danau Singkarak, dan Jalan Lama.

Dalam kesempatan tersebut, Dishub juga melaporkan bahwa Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Kota Tebing Tinggi untuk meninjau sejumlah titik perlintasan sebagai bagian dari program peningkatan keselamatan transportasi perkeretaapian.

Turut hadir dalam rapat tersebut, Kasat Lantas Polres Tebing Tinggi AKP Lidya, Camat Padang Hilir Melly Rahmayanti Harahap, Camat Rambutan Muhammad Hersan Koto, Camat Padang Hulu Nanda Aulia Yusuf, perwakilan PT KAI, PT Jasa Raharja, serta para lurah, kepala lingkungan, dan relawan penjaga perlintasan kereta api.

(*)
Baca »
Tweet Share Share Share Share Share


Medan, IBN – Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Kota Medan, Erisda Hutasoit, SE.,MSP menegaskan pentingnya peran media dalam mendukung publikasi berbagai capaian positif dan kinerja lembaga legislatif kepada masyarakat.

Hal itu disampaikannya saat menerima kunjungan silaturahmi pengurus Persatuan Wartawan Pemko Medan (PWPM) di Kantor Sekretariat DPRD Kota Medan, Kamis (4/6/2026).

Menurut Erisda, sebagai bagian dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Medan, Sekretariat DPRD memiliki tanggung jawab untuk membangun sinergi dan kemitraan yang baik dengan insan pers, termasuk PWPM.

"Kami mengapresiasi kunjungan silaturahmi pengurus PWPM. Sebagai bagian dari OPD Pemko Medan, tentu kami menyambut baik terjalinnya hubungan yang harmonis dengan PWPM. Apalagi sebagian besar wartawan yang tergabung di PWPM juga menjalankan tugas peliputan di lingkungan DPRD Kota Medan," ujar Erisda.

Dalam kesempatan itu, Erisda turut mengucapkan selamat kepada jajaran pengurus PWPM yang telah dilantik oleh Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, pada 7 Mei 2026 lalu.

"Semoga kepengurusan baru PWPM dapat membawa semangat dan warna baru bagi dunia jurnalistik, khususnya bagi wartawan yang bertugas di lingkungan Pemko Medan," katanya.

Erisda menjelaskan, Sekretariat DPRD Kota Medan memiliki fungsi strategis dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, serta memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pimpinan maupun anggota DPRD.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Sekretariat DPRD berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021–2026 yang telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan.

Selain itu, pihaknya terus melakukan berbagai upaya pembenahan dan peningkatan kualitas pelayanan guna mendukung optimalisasi kinerja DPRD dalam menjalankan tiga fungsi utama, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Salah satu langkah konkret yang tengah dilakukan adalah menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI.

Menurut Erisda, kerja sama tersebut bertujuan meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan sekretariat kepada pimpinan serta anggota DPRD.

"Melalui kerja sama ini, kami berharap pelayanan di lingkungan DPRD Medan semakin profesional, responsif, dan mampu meningkatkan produktivitas serta kualitas kerja dewan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujarnya.

Ia menjelaskan, tahapan awal kerja sama tersebut akan diawali dengan survei kepuasan layanan. Tim dari LAN RI nantinya akan melakukan peninjauan langsung ke Sekretariat DPRD Medan, mewawancarai sekitar 50 anggota DPRD, sekaligus mengidentifikasi berbagai persoalan pelayanan yang masih perlu dibenahi.

"Dari hasil survei dan masukan para stakeholder, kami akan lebih mudah menyusun inovasi dan langkah perbaikan yang tepat sasaran sesuai kebutuhan di lingkungan DPRD Medan," jelasnya.

Erisda juga menegaskan komitmennya untuk terus membenahi pelayanan dan administrasi di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Medan. Ia membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik, saran, maupun masukan yang konstruktif demi peningkatan kualitas pelayanan.

"Jika ada kritik, saran, maupun masukan yang positif, tentu akan kami terima dan apresiasi sebagai bagian dari upaya perbaikan ke depan," tegasnya.

Sementara itu, Ketua PWPM, Muhammad Edison Ginting, mengatakan kunjungan tersebut bertujuan memperkenalkan kepengurusan baru sekaligus mempererat kemitraan antara insan pers dengan Sekretariat DPRD Kota Medan.

Menurut Edison, DPRD dan wartawan memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat secara objektif dan berimbang.

"Semoga kunjungan ini menjadi awal yang baik untuk memperkuat komunikasi, sinergi, dan kemitraan antara PWPM dengan Sekretariat DPRD Medan. Kami siap mendukung penyebarluasan informasi yang positif dan membangun," ujarnya.

Menutup pertemuan, Erisda menyampaikan harapannya agar ke depan dapat terjalin kolaborasi yang lebih erat antara Sekretariat DPRD Medan, wartawan yang bertugas di DPRD, PWPM serta anggota DPRD Kota Medan dalam mendukung keterbukaan informasi publik.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kasubbag Humas DPRD Medan Ika serta sejumlah pengurus PWPM, di antaranya Irwan Manalu, Zulpiana Vina, Ronal Tambunan, Lilik Riadi, Alian Napiah Siregar, Robenson Sidabariba, dan Diky Irawan

(*)
Baca »
Tweet Share Share Share Share Share


Samosir, IBN - Ajang Trail of The Kings by UTMB 2026 diikuti 1.015 pelari dari 34 negara yang berlangsung pada 12–14 Juni 2026 di Kabupaten Samosir. Kehadiran peserta mancanegara dan domestik tersebut diharapkan semakin memperkuat posisi Kabupaten Samosir sebagai destinasi unggulan sport tourism bertaraf internasional.

Hal tersebut mengemuka pada Rapat Finalisasi Persiapan Penyelenggaraan Event Trail of The Kings by UTMB 2026 yang berlangsung di Ruang Rapat I Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Jumat 5 Juni 2026.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumut mengatakan, penyelenggaraan Trail of The Kings by UTMB memiliki dampak besar terhadap sektor pariwisata dan perekonomian daerah.

"Kegiatan ini sudah kedua kali. Ini adalah salah satu event yang mempunyai dampak meningkatkan perekonomian, juga menarik para wisatawan asing. Trail of The Kings by UTMB ini menjadikan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dan khususnya Kabupaten Samosir sebagai destinasi sport tourism unggulan," katanya.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut berkomitmen mendukung keberlanjutan event berskala internasional tersebut. Karena itu, seluruh persiapan harus dilakukan secara sistematis dan terukur, terutama terkait operasional transportasi dan pelayanan pendukung lainnya.

"Untuk Dinas Kesehatan, dipetakan titik posko kesehatan, lakukan pengecekan rumah sakit rujukan di sekitar lokasi. Pastikan kebersihannya, kerapihan, terutama di wilayah Waterfront City dekat pasar," ujarnya.

Ia juga berharap kualitas penyelenggaraan terus ditingkatkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar event ini dapat berlangsung lebih baik dari tahun sebelumnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Sumut Yuda Pratiwi Setiawan menyampaikan bahwa pendaftaran peserta telah resmi ditutup. Tercatat sebanyak 1.015 peserta dari 34 negara, termasuk Indonesia, akan ambil bagian dalam ajang tersebut.

"Ada kenaikan jumlah partisipasi untuk tahun 2026. Pada tahun 2025 partisipasi pelari berasal dari 27 negara. Kami juga sudah berkoordinasi dengan kepolisian untuk pengamanan penyebrangan ke Samosir," ucap Yuda.

Ia menjelaskan, pelepasan peserta akan dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution di kawasan Waterfront City. Untuk kategori 100K, flag off dijadwalkan berlangsung pukul 03.00 WIB. Adapun kategori yang diperlombakan meliputi 100K, 60K, 28K, 10K, 5K, dan Kids Race.

Bupati Samosir, Vandiko Timotius Gultom menyambut baik penyelenggaraan event internasional tersebut di Kabupaten Samosir. Menurut Vandiko, Trail of The Kings by UTMB akan memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat sekaligus memperkenalkan kawasan Danau Toba khususnya Kabupaten Samosir ke dunia internasional.

"Kami siap sukseskan kegiatan ini. Akan banyak dampak ekonomi bagi masyarakat Samosir," ucap Vandiko.

Turut hadir perwakilan Forkopimda Sumut, instansi vertikal, pimpinan perangkat daerah Provinsi Sumut dan Kabupaten Samosir.

( P Simbolon )
Baca »
Tweet Share Share Share Share Share

4 Juni 2026

JAKARTA, IBN - PT Multimedia Nusantara (TelkomMetra), merupakan operating company PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom), secara resmi menandatangani Perjanjian Jual Beli (Sale and Purchase Agreement/SPA) dengan kelompok perusahaan Fullerton Health (Fullerton Health) terkait divestasi penuh atas PT Administrasi Medika (AdMedika), termasuk entitas anak usahanya TelkoMedika (bersama-sama disebut AdMedika Group).

SPA antara TelkomMetra sebagai penjual dan Fullerton Health sebagai pembeli yang terlaksana pada Selasa (2/6) ini menandai tonggak penting dalam optimalisasi portofolio TelkomMetra, sekaligus memposisikan AdMedika Group untuk memasuki fase pertumbuhan berikutnya di bawah kepemilikan Fullerton Health, termasuk peluang ekspansi regional.

Sebagaimana aspirasi streamlining BUMN yang diamanatkan oleh Danantara Indonesia, langkah ini menjadi bagian dari upaya membangun struktur bisnis TelkomGroup yang lebih fokus, lincah, dan kompetitif secara global, Rabu (3/6/2026)

Inisiatif ini sekaligus merupakan bagian dari eksekusi strategi transformasi jangka menengah TLKM 30, khususnya pada pilar ketiga melalui penataan portofolio bisnis non-core untuk memperkuat konsentrasi perusahaan pada bisnis inti di sektor telekomunikasi dan digital.

Managing Director Business-2 PT Danantara Asset Management Setyanto Hantoro menyampaikan, “Langkah strategis ini sejalan dengan agenda transformasi dan penataan portofolio BUMN yang didorong Danantara untuk membangun perusahaan yang lebih fokus, sehat, dan berdaya saing global. Melalui penataan portofolio yang terarah serta kolaborasi dengan mitra global seperti Fullerton Health, kami meyakini bahwa sinergi ini akan memperkuat kapabilitas ekosistem digital Indonesia, khususnya di sektor healthcare, serta menciptakan nilai jangka panjang yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.”

“TelkomGroup akan terus menjalankan strategi penataan portofolio bisnis secara disiplin untuk membangun perusahaan yang lebih lincah, efisien, dan berorientasi pada penciptaan nilai. Kami memandang kemitraan strategis seperti ini bukan sekadar transaksi korporasi, melainkan bagian dari upaya menciptakan struktur bisnis yang lebih optimal agar setiap entitas dapat tumbuh secara lebih agresif serta membuka ruang inovasi bisnis yang lebih luas di masa depan,” ucap Direktur Utama Telkom Dian Siswarini.

Sementara itu, Direktur Utama TelkomMetra Pramasaleh Haryo Utomo menambahkan, “TelkomMetra memandang langkah ini sebagai momentum strategis untuk memperkuat nilai tambah AdMedika dalam jangka panjang. Di bawah kepemilikan Fullerton Health, kami meyakini AdMedika berada pada posisi yang solid untuk meningkatkan kapabilitas, memperluas skala bisnis, serta mengakses ekosistem layanan kesehatan regional yang lebih luas, dengan tetap mempertahankan fondasi kuat yang telah dibangun di Indonesia.”

AdMedika Group memiliki fondasi bisnis, kapabilitas teknologi, serta rekam jejak yang kuat dalam industri administrasi kesehatan (third party administrator/TPA) di Indonesia. Sebagai bagian dari Fullerton Health yang memiliki pengalaman regional yang luas di kawasan Asia Pasifik, kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat posisi AdMedika Group sebagai salah satu pemain healthcare administration dan managed care terdepan di Indonesia.

“Akuisisi ini menegaskan komitmen jangka panjang Fullerton Health di Indonesia serta investasi berkelanjutan kami dalam membangun platform layanan kesehatan yang terintegrasi dan berskala. Dengan bergabungnya AdMedika Group ke dalam ekosistem Fullerton Health, kami memperkuat kapabilitas operasional di bidang administrasi layanan kesehatan, sekaligus memanfaatkan jaringan regional yang telah di bangun untuk menjawab kebutuhan layanan kesehatan di Indonesia yang terus berkembang,” papar Ho Kuen Loon, Group CEO Fullerton Health.

Melalui langkah strategis ini, TelkomGroup, TelkomMetra, dan Fullerton Health Group berharap dapat memperkuat ekosistem healthcare dan digital services di Indonesia, sekaligus menciptakan nilai tambah berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. (JBR/66)
Baca »
Tweet Share Share Share Share Share

3 Juni 2026

Medan, IBN – Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) resmi membuka Pekan Olahraga dan Rohani (POR) Tahun 2026 dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-80. Kegiatan yang berlangsung di Lapangan Bola Mapolda Sumut, Selasa (2/6/2026), dibuka langsung oleh Kapolda Sumut Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H.

Dalam amanatnya, Kapolda Sumut menyampaikan bahwa Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum penting bagi seluruh insan Bhayangkara untuk merefleksikan perjalanan panjang pengabdian Polri kepada bangsa dan negara, sekaligus memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Momentum Hari Bhayangkara ke-80 ini menjadi sarana untuk memperkuat semangat pengabdian, kebersamaan, serta meningkatkan kualitas pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat," ujar Kapolda.

Pekan Olahraga dan Rohani Polda Sumut merupakan salah satu rangkaian kegiatan menyambut Hari Bhayangkara ke-80 yang bertujuan mempererat solidaritas, membangun sportivitas, sekaligus memperkuat nilai-nilai keimanan dan ketakwaan di lingkungan Polda Sumut dan jajarannya.

Sebanyak 2.768 personel dari 32 satuan kerja Polda Sumut dan 29 Polres jajaran ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Mereka akan mengikuti berbagai pertandingan dan perlombaan yang telah dipersiapkan panitia.

Lima cabang olahraga yang dipertandingkan meliputi sepak bola, bola voli, tenis lapangan, bulu tangkis, dan uji kesamaptaan jasmani. Selain itu, juga digelar dua perlombaan di bidang rohani, yakni Tilawatil Qur'an dan Vocal Group Rohani.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, Polda Sumut juga telah melakukan renovasi sejumlah sarana olahraga, antara lain lapangan sepak bola, GOR Bola Voli Brimo Presisi, GOR Bulutangkis Mandiri Presisi, Lapangan Tenis Tunggal Panaluan, serta jogging track dan fasilitas kebugaran.

Kapolda menegaskan bahwa pembenahan fasilitas tersebut merupakan bentuk komitmen institusi dalam mendukung pembinaan fisik dan kesehatan personel. Ia berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia sekaligus menjaga dan merawatnya dengan penuh tanggung jawab.

"Partisipasi aktif seluruh personel dalam berbagai cabang olahraga dan kegiatan rohani ini mencerminkan semangat untuk membangun keseimbangan antara ketangguhan fisik, mental, dan spiritual. Karena itu, saya mengajak seluruh peserta untuk menjunjung tinggi sportivitas dan menjaga nama baik kesatuan masing-masing," tegasnya.

Kapolda juga mengingatkan panitia, juri, dan wasit agar menjalankan tugas secara profesional, objektif, serta menjunjung prinsip fair play demi terciptanya pertandingan yang tertib, aman, dan lancar.

Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kapolda Sumut secara resmi membuka Pekan Olahraga dan Rohani Polda Sumatera Utara Tahun 2026.

Kegiatan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana mempererat kebersamaan, meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani personel, serta memperkuat soliditas jajaran Polda Sumut dalam menyambut Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026.

(Zul)
Baca »
Tweet Share Share Share Share Share


Samosir, IBN - Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk menegaskan pentingnya data yang berkualitas sebagai dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah. Hal itu disampaikannya saat membuka Pelatihan Petugas Pendataan Lengkap Sensus Ekonomi (SE) 2026 Kabupaten Samosir di Hotel JTS Parbaba, Selasa 2 Juni 2026.

Pelatihan yang digelar oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Samosir tersebut dilaksanakan dalam dua gelombang. Gelombang I berlangsung pada 2-5 Juni 2026 dan Gelombang II pada 8-11 Juni 2026.

Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir Marudut Tua Sitinjak, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Hotraja Sitanggang, Kepala Bapperida Kabupaten Samosir Rajoki Simarmata, KBO Binmas Polres Samosir Horas L. Situmorang, Kepala BPS Kabupaten Samosir Devita Norani Saragih, serta perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Pematangsiantar Apri Tantri Hutagaol.

Wabup Ariston menyampaikan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan kegiatan strategis nasional yang dilaksanakan oleh BPS setiap sepuluh tahun sekali, tepatnya pada tahun yang berakhiran angka enam.

Menurutnya, hasil Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya menyediakan data dasar seluruh unit usaha, tetapi juga data sosial ekonomi keluarga yang akan memperkuat integrasi basis data ekonomi dan sosial secara nasional.

"Sensus Ekonomi 2026 menjadi momentum penting untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan perkembangan perekonomian Indonesia. Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi dasar dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan," ujar Ariston.

Bagi Kabupaten Samosir yang kini memasuki usia 22 tahun, Ariston menyebut sensus tersebut menjadi kesempatan penting untuk memotret potensi ekonomi daerah secara lebih akurat dan komprehensif.

Ia menjelaskan, sektor pariwisata, perdagangan, jasa, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan penggerak utama perekonomian masyarakat Samosir yang memerlukan dukungan data yang lengkap dan terpercaya.

"Karena itu, kualitas data menjadi sangat penting. Data yang baik akan menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Ariston juga menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sangat ditentukan oleh kualitas para petugas lapangan sebagai ujung tombak pengumpulan data. Untuk itu, para peserta pelatihan diminta mengikuti seluruh materi dengan sungguh-sungguh agar memiliki pemahaman yang sama terkait konsep, metodologi, dan tata cara pendataan.

"Ketelitian, integritas, dan profesionalisme petugas menjadi faktor penting agar data yang dihasilkan benar-benar berkualitas. Pemerintah Kabupaten Samosir mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026," tegasnya.

Ia berharap para peserta dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab sehingga pendataan dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu.

Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Samosir Devita Norani Saragih menjelaskan, sebanyak 150 peserta yang mengikuti pelatihan petugas Pendataan Lengkap Sensus Ekonomi 2026 merupakan masyarakat Kabupaten Samosir yang telah diseleksi melalui berbagai tahapan seleksi dan diharapkan mampu menjadi mitra BPS yang kompeten dalam pelaksanaan sensus.

"Pelatihan ini bertujuan meningkatkan pemahaman peserta terhadap SOP pendataan, konsep dan definisi statistik, serta teknis pelaksanaan pendataan di lapangan," jelas Devita.

Selama tiga hari pelatihan, Devita menyakini peserta dapat memiliki kemampuan yang memadai untuk mengumpulkan data secara akurat dan sesuai kondisi riil di lapangan.

( P Simbolon )
Baca »
Langganan: Postingan (Atom)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Indonesia Berkibar News | REDAKSI
By eduarlink
Diberdayakan oleh Blogger.