Jakarta | Indonesia Berkibar News - Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 18-19 Februari 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 4,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 3,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 5,50%. Keputusan ini konsisten dengan fokus kebijakan saat ini pada upaya penguatan stabilisasi nilai tukar Rupiah di tengah tetap tingginya pasar keuangan global guna mendukung pencapaian target inflasi 2026-2027 dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat efektivitas transmisi pelonggaran kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial yang telah ditempuh selama ini dengan tetap mencermati ruang penurunan suku bunga BI-Rate lebih lanjut sejalan dengan prakiraan inflasi 2026-2027 yang terkendali dalam target 2,5±1% dan upaya untuk ikut mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, Kamis (19/02/2026).
Kebijakan makroprudensial Bank Indonesia tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ( pro-growth ) melalui peningkatan kredit/pembiayaan ke sektor riil, khususnya sektor-sektor prioritas Pemerintah, serta mempercepat penurunan suku bunga kredit perbankan melalui penerapan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian. Kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut menopang pertumbuhan ekonomi melalui penguatan sinergi dalam perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur sistem industri pembayaran, dan peningkatan sensitivitas dan ketahanan infrastruktur sistem pembayaran.
Arah bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk tetap mempertahankan stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tersebut didukung dengan langkah-langkah kebijakan sebagai berikut:
Penguatan stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui intervensi baik transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri maupun transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik. Strategi ini disertai dengan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder;
Penguatan strategi operasi moneter pro-pasar untuk menarik aliran masuk investasi portofolio asing dengan tetap menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan mengelola struktur suku bunga dan volume instrumen moneter, serta transaksi SBN di pasar sekunder secara terukur;
Penguatan sinergi bersama Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya memperkuat efektivitas pelonggaran kebijakan makroprudensial guna mendorong kredit/pembiayaan dan penurunan suku bunga perbankan melalui sinergi Program Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI) serta publikasi asesmen transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dengan pendalaman pada suku bunga kredit berdasarkan prioritas sektor yang menjadi cakupan KLM (Lampiran 1);
Pengembangan Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI) bersinergi dengan otoritas, asosiasi, dan kementerian/lembaga terkait yang bertujuan untuk mengakselerasi transformasi Ekonomi dan Keuangan Digital (EKD), antara lain melalui penyelenggaraan Hackathon dan pengembangan talenta digital (Digital Talenta Berdaya dan Berkarya-Digdaya) yang diinisiasi akhir Februari 2026;
Penguatan kesiapan sistem pembayaran nasional dalam menghadapi periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri 1447 H, dengan memastikan ketersediaan, pembukuan dan keamanan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (SPBI) dan sistem pembayaran industri, serta menjamin ketersediaan uang Rupiah dalam jumlah yang mampu dan berkualitas di seluruh wilayah NKRI, antara lain melalui program Semarak Rupiah Ramadhan dan Berkah Idulfitri (SERAMBI) 2026.
Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah, termasuk sinergi yang erat antara kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal untuk bersama menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) juga dipererat terutama untuk mendanai pembiayaan bagi program Asta Cita Pemerintah. Selain itu, Bank Indonesia terus memperluas kerja sama internasional di kawasan kebanksentralan, termasuk konektivitas sistem pembayaran dan transaksi menggunakan mata uang lokal, serta fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas yang bekerja sama dengan instansi terkait.
Prospek perekonomian global dalam tren melambat dengan melihat pasar keuangan yang tetap tinggi . Pertumbuhan ekonomi dunia 2026 diprakirakan melambat dari 3,3% pada tahun 2025 menjadi 3,2% dan dibarengi dengan divergensi pertumbuhan antarnegara. Prospek perlambatan pertumbuhan ekonomi global terutama dipengaruhi oleh dampak respons tarif Amerika Serikat (AS) dan berlanjutnya ketegangan geopolitik, kecuali AS yang diprakirakan meningkat dipengaruhi oleh besarnya stimulus fiskal dan tingginya investasi, termasuk investasi terkait kecerdasan buatan (AI).
Perekonomian Eropa dan Jepang diperkirakan melambatnya dipengaruhi oleh kinerja ekspor yang turun sejalan dengan perlambatan ekonomi global serta permintaan domestik yang belum kuat di tengah pengaruh investasi AI yang meningkat. Perekonomian Tiongkok masih dalam tren melambat akibat konsumsi rumah tangga yang belum kuat, sementara perekonomian India juga belum kuat dengan menurunnya permintaan domestik dan kinerja sektor eksternal. Dari pasar keuangan global, ruang penurunan Fed Funds Rate (FFR) tetap terbuka seiring pasar tenaga kerja yang masih lemah. Yield UST terutama tenor panjang tetap tinggi sejalan dengan peningkatan risiko fiskal AS.
Perkembangan ini mendorong aliran modal ke negara berkembang terjadi secara selektif, terutama pada saham dan obligasi jangka pendek. Indeks mata uang dolar AS terhadap mata uang negara maju (DXY) melemah di tengah kenaikan permintaan terhadap aset safe haven yang mendorong kenaikan harga emas. Ke depan, penerapan perekonomian global tetap tinggi sehingga diperlukan kewaspadaan dan penegakan kebijakan respons untuk menjaga daya tahan ekonomi domestik dari rambatan global serta mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi.
Perekonomian Indonesia tumbuh lebih tinggi didukung berbagai kebijakan yang ditempuh Pemerintah dan Bank Indonesia. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 5,39% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,04% (yoy). Peningkatan ini terutama ditopang oleh permintaan domestik dari konsumsi rumah tangga dan investasi sejalan dengan dampak positif berbagai stimulus kebijakan Pemerintah dan bauran kebijakan Bank Indonesia. Dengan perkembangan ini, pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan tahun 2025 sebesar 5,11% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2024 sebesar 5,03% (yoy) dan diikuti dengan peningkatan kualitas ketenagakerjaan. Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi diprakirakan berlanjut pada triwulan I 2026.
Konsumsi rumah tangga meningkat ditopang berbagai program stimulus Pemerintah, pelonggaran kebijakan moneter, ekspektasi konsumen yang terus membaik serta peningkatan kegiatan ekonomi pada berbagai Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) di triwulan I 2026 seperti Tahun Baru Imlek, Hari Suci Nyepi, dan Idulfitri 1447 H. Investasi juga diprakirakan tumbuh lebih tinggi didorong oleh investasi Pemerintah, termasuk hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA), serta perbaikan keyakinan pelaku usaha yang masih berlanjut. Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi 2026 meningkat dalam kisaran 4,9–5,7% (yoy) sejalan dengan berbagai kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan bauran melalui kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran yang bersinergi erat dengan kebijakan stimulus fiskal dan sektor riil Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi dan berdaya tahan.
Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) tetap sehat di wilayah tengah global. Pada triwulan IV 2025, NPI diprakirakan tetap didukung dengan baik neraca perdagangan yang tetap mencatat surplus pada Desember 2025 sebesar 2,5 miliar dolar AS, ditopang terutama oleh ekspor berbasis sumber daya alam. Perkembangan ini mendorong rendahnya defisit transaksi berjalan pada tahun 2025 berkisar defisit 0,5% sampai dengan surplus 0,3% dari PDB. Pada triwulan I tahun 2026, neraca perdagangan diprakirakan kembali mencatat surplus ditopang oleh membaiknya ekspor nonmigas. Sementara itu, aliran portofolio investasi asing pada triwulan I 2026 (sampai 13 Februari 2026) mencatat net inflows sebesar 1,6 miliar dolar AS terutama ditopang aliran modal asing yang cukup besar ke SRBI dan SBN, sedangkan aliran modal pada saham mencatat outflows . Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Januari 2026 tetap tinggi sebesar 154,6 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 6,3 bulan impor atau 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Ke depan, NPI 2026 diprakirakan dipertahankan didukung oleh defisit transaksi berjalan yang tetap sehat dalam kisaran defisit 0,9% hingga 0,1% dari PDB.
Bank Indonesia terus memperkuat ebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah dari dampak negatif pasar keuangan global. Nilai tukar Rupiah pada 18 Februari 2026 tercatat sebesar Rp16.880 per dolar AS, melemah 0,56% (ptp) dibandingkan dengan level akhir Januari 2026. Pelemahan nilai tukar tersebut terutama dipengaruhi oleh tingginya penutupan pasar keuangan global, di tengah peningkatan permintaan valas korporasi domestik sejalan dengan peningkatan kegiatan ekonomi. Bank Indonesia memandang nilai tukar Rupiah tergolong rendah ( undervalued ) dibandingkan dengan kondisi fundamental ekonomi Indonesia, termasuk konsistensi dengan pengendalian inflasi sesuai target 2,5±1% pada tahun 2026 dan 2027. Untuk itu, Bank Indonesia terus meningkatkan intensitas stabilisasi nilai tukar Rupiah baik melalui intervensi di pasar NDF luar negeri ( off-shore ) maupun transaksi spot dan DNDF di pasar dalam negeri . Ke depan, Bank Indonesia memandang nilai tukar Rupiah akan stabil dan cenderung menguat dengan langkah-langkah stabilisasi yang terus dilakukan serta didukung oleh kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang tecermin pada imbal hasil yang menarik, inflasi yang rendah, dan prospek pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat.
Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tetap terkendali. Inflasi IHK pada Januari 2026 tercatat sebesar 3,55% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pada bulan sebelumnya sebesar 2,92% (yoy). Peningkatan tersebut disebabkan oleh faktor base effect kebijakan diskon tarif listrik rumah tangga sebesar 50% yang ditempuh pada bulan Januari dan Februari 2025. Sementara itu, inflasi inti tetap terjaga rendah sebesar 2,45% (yoy) sejalan dengan kapasitas perekonomian yang masih dapat memenuhi peningkatan kegiatan ekonomi. Inflasi kelompok VF juga terjaga rendah sebesar 1,14% (yoy) seiring dengan peningkatan pasokan komoditas cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah pada masa panen. Ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi tahun 2026 dan 2027 secara tahunan akan menurun sehingga tetap berada dalam kisaran target 2,5±1%. Inflasi inti yang diprakirakan tetap rendah sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang masih di bawah kapasitas serta didukung konsistensi kebijakan suku bunga moneter Bank Indonesia dalam menjangkar ekspektasi inflasi sesuai dengan sasarannya dan import inflasi yang tetap terkendali. Sementara itu, inflasi VF yang diprakirakan tetap terkendali didukung oleh eratnya sinergi antara Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah (TPIP/TPID) dan penguatan implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).
Kebijakan moneter Bank Indonesia terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dengan tetap menjaga stabilitas perekonomian. Suku bunga BI-Rate pada Januari 2026 tetap dipertahankan pada level terendah sejak tahun 2022 yaitu sebesar 4,75%, setelah turun 150 bps sejak September 2024, masing-masing 25 bps pada September 2024 dan 125 bps selama tahun 2025. Kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah juga terus diperkuat dengan intervensi di pasar luar negeri melalui NDF dan intervensi di pasar domestik melalui pasar spot , DNDF, serta pembelian SBN di pasar sekunder. Ekspansi likuiditas Rupiah juga membawa Bank Indonesia melalui penurunan posisi instrumen moneter SRBI dari Rp916,97 triliun pada awal tahun 2025 menjadi Rp819,50 triliun pada 18 Februari 2026. Bank Indonesia juga membeli SBN sebagai bentuk sinergi erat antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, yang pada 2026 (hingga 18 Februari 2026) mencapai Rp39,92 triliun, termasuk pembelian di pasar sekunder sebesar Rp20,23 triliun. Pembelian SBN di pasar sekunder dilakukan sesuai mekanisme pasar, terukur, transparan, dan konsisten dengan program moneter dalam menjaga stabilitas perekonomian sehingga dapat terus menjaga kredibilitas kebijakan moneter.
Penguatan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) terus diupayakan untuk turut mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi . Implementasi KLM yang diperkuat sejak 16 Desember 2025 diarahkan untuk mendorong penyaluran kredit/pembiayaan perbankan kepada sektor tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia ( saluran pinjaman ) serta penetapan suku bunga kredit/persentase ketidakseimbangan pembiayaan perbankan yang sejalan dengan arah kebijakan suku bunga Bank Indonesia ( saluran suku bunga ). Dengan penguatan KLM, insentif lebih tinggi diberikan kepada bank yang lebih responsif dalam menurunkan suku bunga kredit baru seiring dengan arah penurunan suku bunga kebijakan Bank Indonesia. Dengan perkembangan tersebut, insentif KLM yang diakuisisi bank pada minggu pertama Februari 2026 adalah sebesar Rp427,5 triliun dengan alokasi pada lending channel sebesar Rp357,9 triliun serta interest rate channel sebesar Rp69,6 triliun. Berdasarkan kelompok bank, KLM disalurkan masing-masing kepada bank BUMN sebesar Rp207,1 triliun, BUSN sebesar Rp184,8 triliun, BPD sebesar Rp28,5 triliun, dan KCBA sebesar Rp7,1 triliun. Secara sektoral, KLM telah disalurkan ke sektor-sektor prioritas, mencakup sektor Pertanian, Industri, dan Hilirisasi, sektor Jasa termasuk Ekonomi Kreatif, sektor Konstruksi, Real Estate , dan Perumahan, serta sektor UMKM, Koperasi, Inklusi, dan Berkelanjutan.
Penguatan efektivitas transmisi pelonggaran kebijakan moneter terhadap penurunan suku bunga perbankan perlu terus dilakukan guna semakin mendorong pertumbuhan ekonomi . Sejauh ini penurunan BI-Rate sebesar 125 bps selama tahun 2025 dan ekspansi likuiditas moneter Bank Indonesia telah berdampak terhadap penurunan berbagai jenis suku bunga. Suku bunga INDONIA menurun 211 bps sejak awal tahun 2025 menjadi sebesar 3,92% pada 18 Februari 2026. Suku bunga SRBI untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan masing-masing menurun sebesar 225 bps, 227 bps, dan 223 bps sejak awal tahun 2025 menjadi sebesar 4,91%; 4,93%; dan 5,04% pada 13 Februari 2026. Sementara itu, imbal hasil SBN untuk tenor 2 tahun dan 10 tahun masing-masing tercatat sebesar 5,06% dan 6,38% pada 18 Februari 2026. Transmisi penurunan kebijakan suku bunga terhadap suku bunga perbankan terus berlanjut, tetapilebih terbatas. Suku bunga deposito 1 bulan baru turun sebesar 68 bps dari 4,81% pada Januari 2025 menjadi 4,13% pada Januari 2026 sehingga upaya untuk mengurangi pemberian special rate kepada deposan besar yang saat ini masih mencapai 26,42% dari total DPK, perlu terus diulang. Penurunan suku bunga dana tersebut juga perlu ditransmisikan ke penurunan suku bunga kredit perbankan yang baru turun 40 bps, dari 9,20% pada awal 2025 menjadi sebesar 8,80% pada Januari 2026. Ke depan, upaya penurunan suku bunga dana dan kredit perbankan masih perlu terus agar dapat mendorong pertumbuhan kredit lebih tinggi guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Jumlah uang yang beredar tetap tumbuh tinggi sejalan dengan kebijakan Bank Indonesia untuk mendorong efektivitas ekspansi likuiditas moneter guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan M0 pada Januari 2026 tetap tinggi yakni 11,0% (yoy), relatif stabil dibandingkan dengan pertumbuhan pada Desember 2025 sebesar 11,4% (yoy). Dari komponennya, pertumbuhan M0 pada Januari 2026 dipengaruhi oleh tetap tingginya pertumbuhan uang kartal sejalan dengan peningkatan kegiatan ekonomi dan besarnya giro bank di Bank Indonesia. Dari faktor-faktor yang mempengaruhi, tetap tingginya pertumbuhan M0 pada Januari 2026 didukung oleh meningkatnya operasi keuangan Pemerintah sejalan dengan stimulus fiskal serta ekspansi moneter . Sementara itu, uang beredar dalam arti luas (M2) pada Desember 2025 tumbuh sebesar 9,6% (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada November 2025 sebesar 8,3% (yoy). Dari faktor-faktor yang mempengaruhi, pertumbuhan M2 yang lebih tinggi dipengaruhi oleh ekspansi keuangan pemerintah dan meningkatnya penyaluran kredit. Ke depan, pertumbuhan uang yang beredar akan terus dikelola melalui sinergi kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah guna mendukung pertumbuhan ekonomi.
Pertumbuhan kredit perbankan perlu terus diperkuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi . Kredit perbankan pada Januari 2026 tumbuh sebesar 9,96% (yoy), sedikit meningkat dibandingkan dengan capaian pada Desember 2025 sebesar 9,69% (yoy). Berdasarkan kelompok penggunaan, perkembangan ini didukung oleh kredit investasi, kredit modal kerja, dan konsumsi kredit yang pada Januari 2026 masing-masing tumbuh sebesar 22,38% (yoy), 4,13% (yoy), dan 6,58% (yoy). Perkembangan kredit positif ini didukung peningkatan kegiatan ekonomi, pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial Bank Indonesia, serta realisasi program prioritas Pemerintah.
Ke depan, prospek peningkatan pertumbuhan kredit masih cukup kuat dipengaruhi oleh sisi permintaan dan penawaran. Dari sisi permintaan, pemanfaatan pembiayaan perbankan dapat terus ditingkatkan, terutama untuk mengoptimalkan fasilitas pinjaman yang belum digunakan ( undisbursed loan ) yang masih cukup besar yaitu mencapai Rp2.506,47 triliun atau 22,65% dari plafon kredit yang tersedia. Dari sisi penawaran, kapasitas pembiayaan bank tetap memadai, ditopang oleh rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) sebesar 27,54% dan DPK yang tumbuh tinggi sebesar 13,48% (yoy) pada Januari 2026. Selain itu, minat penyaluran kredit perbankan terus meningkat, tecermin dari pemberian kredit (kebutuhan pinjaman) yang semakin longgar, kecuali pada segmen konsumsi kredit dan UMKM akibat masih tingginya kredit pada kedua segmen tersebut. Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan kredit 2026 pada kisaran 8-12%. Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan KSSK untuk terus memperbaiki struktur suku bunga dan mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan perbankan tersebut.
Ketahanan perbankan tetap kuat didukung oleh likuiditas perbankan yang memadai, kapasitas permodalan yang terjaga pada tingkat tinggi, dan risiko kredit yang rendah . Rasio kecukupan modal ( Capital Adequacy Ratio /CAR) perbankan pada Desember 2025 tercatat tinggi sebesar 25,89%, tergolong kuat dalam menyerap risiko dan mendukung pertumbuhan kredit. Rasio kredit bermasalah ( Non-Performing Loan /NPL) perbankan secara agregat tetap rendah sebesar 2,05% (bruto) dan 0,79% (neto) pada Desember 2025. Hasil stress test Bank Indonesia menunjukkan ketahanan perbankan yang tetap kuat dalam menghadapi berbagai risiko, ditopang oleh kemampuan bayar dan profitabilitas korporasi yang terjaga. Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan bersama KSSK dalam memitigasi berbagai risiko yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.
Pertumbuhan transaksi ekonomi dan keuangan digital pada Januari 2026 tetap tinggi didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan Andal. Volume transaksi pembayaran digital [1] mencapai 4,79 miliar transaksi atau tumbuh 39,65% (yoy) pada Januari 2026 didukung oleh perluasan akseptasi pembayaran digital. Volume transaksi melalui aplikasi mobile dan internet masing-masing tumbuh sebesar 10,00% (yoy) dan 23,25% (yoy), termasuk transaksi QRIS yang terus tumbuh tinggi mencapai 131,47% (yoy). Kinerja positif tersebut didukung oleh peningkatan jumlah pengguna dan merchant . Dari sisi infrastruktur, volume transaksi ritel yang diproses melalui BI-FAST mencapai 455 juta transaksi atau tumbuh 34,41% (yoy) dengan nilai transaksi mencapai Rp1.176 triliun pada Januari 2026. Sementara itu, volume transaksi nilai besar yang diproses melalui BI-RTGS tercatat sebanyak 0,86 juta transaksi atau tumbuh 7,60% (yoy), dengan nilai sebesar Rp19.555 triliun pada Januari 2026. Dari sisi pengelolaan uang Rupiah, Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) tumbuh 12,41% (yoy) menjadi Rp1.267 triliun pada Januari 2026.
Stabilitas sistem pembayaran tetap terjaga oleh infrastruktur yang stabil dan struktur industri yang sehat. Infrastruktur yang stabil tecermin pada penyelenggaraan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (SPBI) dan sistem pembayaran industri yang lancar dan andal serta kecukupan pasokan uang dalam jumlah dan kualitas yang mampu pada Januari 2026. Struktur industri yang sehat tergambar pada interkoneksi antarpelaku dalam sistem pembayaran yang terus menguat dan diikuti oleh ekosistem Ekonomi Keuangan Digital (EKD) yang meluas. Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat struktur sistem pembayaran industri, khususnya pada aspek manajemen risiko dan kinerja infrastruktur pelaku industri, sejalan dengan implementasi Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pengaturan Sistem Industri Pembayaran (PBI PISP).
Bank Indonesia juga akan memastikan kelancaran sistem pembayaran nasional termasuk pada periode libur Ramadhan dan Idulfitri 1447 H. Pada sisi nontunai, Bank Indonesia akan menjaga ketersediaan, kerahasiaan, dan keamanan infrastruktur SPBI, baik ritel maupun grosir , serta infrastruktur sistem pembayaran industri. Pada sisi tunai, Bank Indonesia akan menjamin ketersediaan uang Rupiah dalam jumlah yang memadai dan berkualitas di seluruh wilayah NKRI melalui program Semarak Rupiah Ramadhan dan Berkah Idulfitri (SERAMBI) 2026. Layanan penukaran uang di lokasi-lokasi strategis akan diperkuat melalui aplikasi Penukaran dan Tarik Uang Rupiah (PINTAR). Bank Indonesia secara konsisten akan menjaga ketersediaan uang Rupiah dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang layak edar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk daerah Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T).(torong)
