BERITA TERKINI

INDEKS
Tweet Share Share Share Share Share

15 April 2026

Hasyim, SE



MEDAN – Penetapan kembali Hasyim sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan (PDIP) Kota Medan untuk periode ketiga mendapat respons positif dari kalangan relawan. Surat keputusan yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri beberapa hari lalu dinilai sebagai bentuk kepercayaan partai terhadap kader yang konsisten dan teruji.

Relawan yang tergabung dalam Sahabat Setia Hasyim menyatakan bahwa Hasyim bukan hanya layak, tetapi sudah saatnya memimpin Kota Medan sebagai wali kota ke depan. Penilaian tersebut didasarkan pada rekam jejak panjang, pengalaman politik yang matang, serta kemampuannya merangkul seluruh elemen masyarakat.

Rekam Jejak Politik Hasyim

Perjalanan politik Hasyim dimulai sejak 2009 ketika ia terpilih sebagai Anggota DPRD Kota Medan. Ia kembali terpilih pada periode 2014–2019 dan 2019–2024, membuktikan kepercayaan masyarakat yang tidak pernah surut.

Hasyim juga mencatat sejarah sebagai Ketua DPRD Kota Medan pertama dari etnis Tionghoa. Pencapaian ini menjadi simbol bahwa kepemimpinan di Kota Medan mampu melampaui batas-batas etnis dan menjadi milik seluruh masyarakat.

Pada Pemilu Legislatif 2019, Hasyim berhasil meraih suara terbanyak sekaligus mengantarkan kemenangan signifikan bagi PDIP di Kota Medan. Kini, pada periode 2024–2029, ia melangkah ke tingkat provinsi sebagai Anggota DPRD Sumatera Utara.

Aktivitas Sosial dan Keberagaman

Di luar dunia politik, Hasyim dikenal aktif dalam kegiatan sosial, budaya, dan lintas agama. Ia rutin hadir dalam perayaan Idul Fitri, Imlek, Natal, serta terlibat dalam kegiatan adat lintas suku. Sikap ini menjadikannya figur pemersatu di tengah keberagaman Kota Medan.

Dukungan dari Relawan

Dukungan terhadap Hasyim juga menguat dari kalangan relawan dan generasi muda. Ade O Sihombing, salah satu perwakilan relawan, menegaskan bahwa Hasyim adalah figur yang paling tepat untuk memimpin Medan ke depan.

"Hasyim bukan hanya layak, tapi sudah saatnya memimpin Kota Medan. Rekam jejaknya jelas, keberpihakannya nyata, dan kemampuannya merangkul semua golongan tidak perlu diragukan lagi," ujar Ade.

Modal Menuju Pilkada Medan

Dengan pengalaman tiga periode di DPRD Kota Medan, dua periode penuh sebagai Ketua DPC PDIP Kota Medan, dan kini melanjutkan kepemimpinan menuju periode ketiga, Hasyim dinilai memiliki modal lengkap berupa pengalaman, legitimasi partai, dan dukungan politik untuk memimpin Kota Medan ke depan.

Para relawan berharap agar Hasyim segera menyatakan kesiapannya dalam kontestasi Pemilihan Wali Kota Medan mendatang. (Red)

Baca »
Tweet Share Share Share Share Share

8 April 2026

 


Jakarta | Indonesia Berkibar News - PT PLN (Persero) mendukung kebijakan Work From Home (WFH) yang tengah dijalankan Pemerintah dengan menjaga keandalan pasokan listrik serta menyediakan beragam layanan kelistrikan melalui PLN Mobile.


Seiring penerapan WFH, aktivitas bekerja dari rumah meningkat. Penggunaan perangkat elektronik seperti laptop, pendingin ruangan, dan perangkat pendukung lainnya pun menjadi lebih intens, sehingga kebutuhan daya listrik ikut meningkat.


Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto mengatakan bahwa peningkatan aktivitas di rumah selama WFH mendorong kebutuhan daya listrik yang lebih besar.


“Penggunaan perangkat elektronik saat bekerja dari rumah lebih intens yang berlangsung lebih lama, sehingga kebutuhan daya listrik ikut meningkat. Pelanggan dapat menyesuaikan kebutuhan tersebut melalui layanan tambah daya yang tersedia di PLN Mobile secara praktis,” ucap Gregorius.


Ditambahkan Dia, PLN Mobile juga menyediakan berbagai layanan kelistrikan dalam satu aplikasi, mulai dari tambah daya hingga layanan lainnya.


“Selain tambah daya, pelanggan juga dapat melakukan pembayaran tagihan listrik, pembelian token, pengajuan pasang baru, hingga catat meter mandiri dalam satu aplikasi,” imbuh Gregorius.


Untuk mengajukan tambah daya, pelanggan cukup membuka aplikasi PLN Mobile, memilih menu Ubah Daya dan Migrasi, memasukkan ID Pelanggan atau nomor meter, melengkapi data, serta melanjutkan proses hingga pembayaran. Proses ini dapat dipantau langsung melalui aplikasi, Rabu (08/04/2026) 


Selain itu, apabila terjadi kendala kelistrikan, pelanggan juga dapat menyampaikan pengaduan lewat aplikasi PLN Mobile dengan cara; buka menu Pengaduan, lengkapi detail laporan, termasuk foto dan deskripsi, serta memilih waktu kedatangan petugas.


“Dalam satu aplikasi, pelanggan dapat mengelola kebutuhan listriknya dengan lebih mudah dan praktis sesuai dengan aktivitas sehari-hari,” tutup Gregorius. (JBR/66)

Baca »
Tweet Share Share Share Share Share

  



Samosir | Indonesia Berkibar News -Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir terus berupaya memberikan kemudahan bagi pelaku wisata untuk memperkuat sektor pariwisata melalui digitalisasi sistem pembayaran peningkatan kepatuhan pajak. Hal ini sebagai upaya untuk mewujudkan kolaborasi dengan Bank Indonesia (BI), Bank Sumut dan Kejaksaan Negeri Samosir. 


Kolaborasi yang ditandai dengan pelaksanaan kegiatan Capacity Building Petugas Retribusi dan Sosialisasi QRIS, Cinta Bangga Paham (CBP) Rupiah serta Perlindungan Konsumen sektor perhotelan dan homestay yang dibuka langsung Wakil Bupati (Wabup) Samosir, Ariston Tua Sidauruk di Hotel JTS Parbaba, Rabu (08/04/2026).


Turut hadir Perwakilan BI Sibolga Zailani Sinaga, mewakili PT. Bank Sumut Pusat Joy Boy Halomoan Sibuea, Kasi Datun Kejari Samosir, dan beberapa OPD Pemkab Samosir. 


Acara berlangsung selama dua hari, 8-9 April 2026, diikuti lebih dari 200 pelaku usaha hotel dan homestay, petugas retribusi Disbudpar serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) 


Wabup Samosir Ariston menegaskan pentingnya penerapan sistem pembayaran digital di sektor pariwisata. 


Menurutnya, sistem pembayaran manual masih menjadi kendala bagi wisatawan yang berkunjung ke Samosir. “Terlepas suka atau tidak suka, sistem aplikasi harus diterapkan. Pembayaran manual menjadi salah satu kendala bagi wisatawan, sehingga digitalisasi menjadi kebutuhan,” paparnya. 


Selain itu, Ariston menekankan pentingnya menjaga kualitas pelayanan, kebersihan dan etika dalam menyambut wisatawan. “Samosir tidak cukup berbasis alam saja, tetapi harus didukung SDM, pengorganisasian yang baik dan kemudahan dalam bertransaksi,” tambahnya 


Sementara itu, mewakili Kantor Pusat Bank Sumut, Joy Boy Halomoan Sibuea, menyampaikan dukungan terhadap digitalisasi sistem pembayaran di sektor pariwisata. "Kami mengajak pelaku usaha dengan menggunakan sistem pembayaran digital. Potensi pariwisata Samosir sangat besar dan menjadi kekuatan ekonomi daerah,” katanya. 


Perwakilan BI Sibolga, Zailani Sinaga, yang menekankan pentingnya perlindungan konsumen untuk  meningkatnya digitalisasi sistem pembayaran. 


“Kami akan terus mendorong penguatan perlindungan konsumen seiring meningkatnya penggunaan sistem digital,” imbuhnya. (P Simbolon)

Baca »
Tweet Share Share Share Share Share



Jakarta | Indonesia Berkibar News- Direktur Utama Darmawan Prasodjo kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Ia meraih penghargaan Green Leadership PROPER 2025, sekaligus menjadi kali ketiga penghargaan tersebut diraih dalam ajang Anugerah Lingkungan yang dilaksakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). 


Tak hanya itu, di bawah kepemimpinannya, PT PLN (Persero) juga memborong 11 PROPER Emas dan 35 PROPER Hijau sepanjang 2025. Capaian ini menegaskan komitmen PLN juga menjalankan transformasi bisnis berbasis keberlanjutan.


Penghargaan yang diserahkan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, yang mengapresiasi kontribusi para pemimpin perusahaan dalam mendorong praktik industri yang ramah lingkungan.


“Kami mengucapkan terima kasih kepada para pimpinan perusahaan yang telah berkontribusi sebagai efisiensi sumber daya, pencegahan pencemaran, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” tutur Hanif dalam acara yang digelar di Jakarta, Rabu (08/04/2026) 


Menurutnya, program PROPER kini menjadi kompas penting bagi dunia usaha dalam menerapkan prinsip ekonomi hijau, sekaligus mendorong pelaku industri yang melampaui standar kepatuhan lingkungan.


Di sisi lain, Darmawan menegaskan bahwa penghargaan ini bukan sekadar bentuk pengakuan, melainkan dorongan untuk mempercepat transformasi energi bersih di tubuh PLN.


“Bagi PLN, PROPER bukan hanya soal compliance, tetapi akselerasi transformasi. Kami berkomitmen menghadirkan listrik yang andal sekaligus ramah lingkungan,” sebutnya. 


Selama lima tahun terakhir, PLN terus mempercepat pengembangan energi baru terbarukan (EBT), menekan emisi, serta mengoptimalkan pengelolaan limbah bernilai ekonomi. Upaya ini membuahkan hasil signifikan, dengan penurunan emisi dari 12,9 juta ton CO2 pada 2021 menjadi 51,1 juta ton CO2 pada tahun 2025.


Di sektor energi bersih, kapasitas pembangkit EBT PLN telah mencapai sekitar 9,4 gigawatt (GW). Sementara itu, pengembangan pembangkit berbasis gas juga meningkat dengan produksi mencapai 33,7 terawatt hour (TWh) pada 2025.


PLN juga menjadi pionir dalam pengembangan hidrogen hijau. Sejak 2023, perusahaan telah mengoperasikan Green Hydrogen Plant (GHP) pertama di Indonesia di PLTGU Muara Karang, Jakarta, serta GHP berbasis panas bumi pertama di Asia Tenggara di PLTP Kamojang, Jawa Barat pada tahun 2024.


Saat ini, fasilitas GHP PLN telah tersebar di 22 lokasi dengan total kapasitas mencapai 203 ton per tahun. Ke depan, hidrogen hijau ini akan dimanfaatkan untuk co-firing PLTU, bahan bakar transportasi ramah lingkungan, hingga kebutuhan industri.


Darmawan menegaskan, berbagai inisiatif tersebut tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga memberikan efek berganda bagi perekonomian nasional.


“Kami ingin memastikan bahwa transformasi energi ini juga menciptakan lapangan kerja, memperkuat ekonomi lokal, dan mendukung pembangunan nasional,” sebutnya. (JBR/66)

Baca »
Tweet Share Share Share Share Share




Jakarta | Indonesia Berkibar News - Penolakan masyarakat terhadap proyek energi masih menjadi tantangan signifikan di Indonesia. 


Laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (2024) mencatat terdapat 114 pengaduan terkait Proyek Strategis Nasional sepanjang 2020–2023, yang didominasi sektor energi dan pertambangan.


Temuan ini sejalan dengan penelitian terbaru dari Universitas Pertamina (UPER) yang menunjukkan bahwa faktor komunikasi, transparansi, dan tingkat kepercayaan masyarakat menjadi penentu utama penerimaan terhadap proyek energi, termasuk teknologi Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS), yaitu teknologi yang menangkap gas karbon dioksida (CO₂)—gas sisa dari aktivitas industri—agar tidak lepas ke atmosfer yang memperparah perubahan iklim, Rabu (08/04/2026) 


Tim peneliti Program Studi Ilmu Komunikasi UPER yang dipimpin oleh Dr. Ir. Farah Mulyasari, S.T., M.Sc. bersama Muhammad Nur Ahadi, M.I.Kom., dan Ita Musfirowati Hanika, M.I.Kom., mengkaji persepsi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur energi di tiga wilayah, yakni Luwuk (Sulawesi Tengah), Blora (Jawa Tengah), dan Karawang (Jawa Barat). 


Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan survei dan wawancara mendalam untuk memetakan tingkat pemahaman, kekhawatiran, serta faktor sosial yang memengaruhi penerimaan masyarakat.


Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa resistensi masyarakat tidak semata dipicu oleh teknologi itu sendiri, melainkan oleh minimnya pelibatan publik sejak tahap awal perencanaan, keterbatasan akses informasi, kekhawatiran terhadap dampak lingkungan dan sosial.


“Setiap daerah memiliki karakteristik sosial dan budaya yang berbeda, sehingga pendekatan dalam implementasi CCUS tidak bisa disamaratakan. Strategi komunikasi dan pelibatan masyarakat perlu disesuaikan dengan konteks lokal agar lebih efektif dan dapat membangun kepercayaan. Di tiga wilayah yang kami teliti, pemerintah setempat, tokoh adat, media lokal, dan komunitas menjadi aktor kunci membangun kepercayaan juga menjembatani komunikasi antara proyek dan masyarakat,” ungkap Dr. Farah.


Teknologi CCUS sendiri dinilai memiliki potensi besar dalam mendukung transisi energi. International Energy Agency (2023) memperkirakan teknologi ini mampu menangkap hingga 90 persen emisi karbon dari sektor industri dan pembangkit listrik, serta berkontribusi signifikan dalam upaya penurunan emisi global menuju 2050.


Namun demikian, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi teknologi tidak hanya bergantung pada kesiapan finansial dan teknologi, tetapi juga pada penerimaan sosial. 


Tanpa pelibatan masyarakat yang bermakna, proyek energi berisiko menghadapi konflik sosial, penundaan, hingga kegagalan implementasi.


“Banyak proyek energi menghadapi hambatan bukan karena teknologinya, tetapi karena masyarakat tidak merasa dilibatkan sejak awal. Penerimaan publik tidak dapat dibangun hanya melalui komunikasi satu arah, melainkan membutuhkan proses dialog yang partisipatif,” tambah Dr. Farah.


Social license to operate atau “izin sosial” menjadi kunci dalam menjembatani kepentingan industri dan masyarakat. Melalui pendekatan ini, masyarakat diposisikan sebagai pemangku kepentingan yang memiliki peran dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kehadiran proyek energi dapat dipahami sebagai kebutuhan bersama, bukan ancaman terhadap ruang hidup mereka.


Rektor Universitas Pertamina, Prof. Dr. Ir. Wawan Gunawan A. Kadir, M.S., IPU., menyampaikan bahwa penelitian ini mempertegas peran perguruan tinggi dalam mendukung transisi energi yang inklusif dan berkelanjutan.


“Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menjembatani kebutuhan industri dan perspektif masyarakat melalui riset berbasis data. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan teknologi energi harus berjalan beriringan dengan pendekatan sosial yang kuat,” jelasnya.


Penelitian ini sekaligus memperkuat posisi Universitas Pertamina sebagai pusat kajian energi dan komunikasi publik yang berfokus pada isu keberlanjutan. Hal ini sejalan dengan komitmen universitas dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya poin 13 tentang penanganan perubahan iklim melalui transisi energi yang inklusif.


Bagi calon mahasiswa yang tertarik mendalami isu komunikasi publik, perubahan iklim, dan energi, Program Studi Komunikasi Universitas Pertamina menawarkan pembelajaran berbasis riset nyata di bidang komunikasi risiko, penerimaan publik, serta strategi pelibatan masyarakat. 


Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui https://pmb.universitaspertamina.ac.id/. (JBR/66)

Baca »
Tweet Share Share Share Share Share

7 April 2026

 


Samosir | Indonesia Berkibar News - Bupati Samosir, Vandiko T Gultom menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Sumatera Utara di Lantai 10 Kantor Pusat Bank Sumut, Jalan Imam Bonjol Nomor 18 Medan, Senin 6 Afril 2026.

 yang didampingi Kepala BPKAD Melva Siboro dan Kadis Kominfo Immanuel Sitanggang.


Dalam rapat RUPS yang dipimpin oleh Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution dan Kepala Daerah se-Provinsi Sumut sepakat dan setuju Bank Sumut naik kelas ke kelompok Bank dengan Modal Inti 2 (KBMI 2).


KBMI 2 merupakan kelompok bank menengah dengan modal inti Rp6 triliun hingga Rp14 triliun. Sampai saat ini, Bank Sumut masih di kategori KBMI I, sementara itu OJK berencana akan mengkonsolidasi bank-bank kategori KBMI 1 di 2029.


“Aturan OJK di 2029 untuk bank itu minimal Rp6 triliun, Rp6 triliun itu sudah masuk KBMI 2, Jadi, ini sebagai pemegang saham, pemerintah daerah sepakat, kita harus mengejar modal Rp6 triliun,” kata Bobby Nasution.


Saat ini, modal inti Bank Sumut mencapai Rp5,2 triliun dan masih membutuhkan Rp800 miliar untuk masuk kekategori KBMI 2. Untuk mencapai itu, pemegang saham (Pemprov Sumut dan kabupaten/kota) sepakat menyetorkan kembali 15% deviden 2025 sebagai modal di tahun 2026. Selain deviden 15%, Pemprov Sumut juga menambahkan modal Rp100 miliar tahun ini, sedangkan Tapanuli Selatan sekitar Rp70 miliar. 


“Ada (Pemkab) yang menganggarkan, seperti Tapsel perencanaannya di 2025, dituangkan ke APBD akan menambahkan kurang lebih Rp70 miliar, termasuk 15% (deviden), dan kami dari Provinsi Sumut selain inbreng aset kemarin ada penambahan Rp100 miliar lagi,” kata Bobby Nasution.


Bobby Nasution juga berharap besar kepada Bank Sumut agar tidak terlalu bergantung pada APBD. Salah satu caranya adalah memperbanyak produk yang bisa bersaing dengan bank-bank lainnya.


“Upaya yang kita harapkan tentu kita minta untuk dari sisi uangnya dulu, pihak ketiga jangan kemahalan, yang kedua produknya harus banyak, jangan cuma mengandalkan APBD dan juga ASN,” kata Bobby Nasution.


Dalam hal ini, Bupati Samosir Vandiko T Gultom mendukung Bank Sumut naik kelas ke Kelompok Bank dengan Modal Inti 2 (KBMI 2) agar dapat memperkuat modal, meningkatkan kualitas layanan, serta menghadirkan inovasi produk perbankan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.


Vandiko menegaskan, bahwa Bank Sumut juga memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk dalam memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat Kabupaten Samosir.( P Simbolon)

Baca »
Tweet Share Share Share Share Share

6 April 2026

 


Langkat | Indonesia Berkibar News - Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH menghadiri sekaligus membuka kegiatan Halalbihalal dan Dialog Keislaman yang digelar Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat di Ruang Pola Kantor Bupati Langkat, Senin (06/04/2026). 

Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam memperkokoh persatuan serta mempererat sinergi antara ulama dan umara (pemerintah).

Acara yang diselenggarakan oleh Komisi Ukhuwah Islamiyah MUI Kabupaten Langkat tersebut dihadiri sekitar 70 peserta, terdiri dari Dewan Pertimbangan MUI, pengurus MUI, para alim ulama, tokoh masyarakat, pimpinan organisasi Islam, serta para Ketua MUI Kecamatan se-Kabupaten Langkat.

Ketua panitia, H. Mansyur, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat ukhuwah serta menegaskan pentingnya kolaborasi antara ulama dan pemerintah dalam menjaga kerukunan umat. Selain itu, forum ini juga menjadi wadah dialog keislaman dan diskusi kebangsaan guna memperkuat nilai-nilai Ukhuwah Wathaniyah (persaudaraan kebangsaan) dan Ukhuwah Basyariyah/Insaniyah (persaudaraan kemanusiaan).

Dalam sambutannya, Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH menegaskan pentingnya peran agama dalam kehidupan bermasyarakat serta perlunya sinergi antara ulama dan pemerintah untuk menjaga keharmonisan sosial di tengah keberagaman.

Ia mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Langkat untuk terus menjaga kerukunan, memperkuat toleransi, serta menolak segala bentuk gangguan yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa.

“Saya mengajak kita semua untuk terus menjaga kerukunan, memperkuat toleransi, serta menolak segala bentuk rongrongan yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Bupati berharap melalui dialog keislaman ini akan lahir gagasan-gagasan konstruktif yang mampu menjadi solusi atas berbagai tantangan sosial yang dihadapi masyarakat saat ini, sekaligus memperkuat implementasi nilai-nilai ukhuwah dalam kehidupan sehari-hari.

Ia juga menyoroti pentingnya peran ulama sebagai pembimbing umat dalam memberikan pencerahan serta menjaga keharmonisan kehidupan keagamaan dan sosial.

“Saya meyakini para ulama memiliki peran strategis dalam membimbing umat, memberikan pencerahan, serta menjaga keharmonisan kehidupan bermasyarakat,” ujarnya.

Secara resmi, Bupati Langkat membuka kegiatan dialog keislaman tersebut dengan mengucapkan basmalah, seraya berharap seluruh rangkaian kegiatan mendapat ridho Allah SWT dan membawa manfaat bagi kemaslahatan umat di Kabupaten Langkat.

Sementara itu, Ketua MUI Kabupaten Langkat, H. Zulkifli Ahmad Dian, menyampaikan bahwa dialog publik ini menghadirkan narasumber Dr. Muhammad Zuhaili dari Singapura, yang merupakan Ketua International Islamic Youth League (IIYL) Asia dan MZ Qur’an Centre. Kehadiran narasumber diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemikiran yang luas terkait penguatan ukhuwah wathaniyah dan basyariyah.

Dalam kesempatan tersebut, Dr. Muhammad Zuhaili juga menyerahkan buku “Qur’anisasi” kepada Bupati Langkat, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat, Ketua MUI Kabupaten Langkat, serta jajaran pengurus lainnya sebagai bentuk kontribusi keilmuan bagi masyarakat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut unsur Forkopimda Langkat, mewakili Kajari Langkat Kasi Intelijen Ekalius Nardo, SH, Sekda Langkat H. Amril, S.Sos., M.AP, para pejabat dan kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat, serta seluruh undangan dari kalangan ulama dan organisasi keislaman.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin sinergi yang semakin kuat antara ulama dan pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial, mempererat persaudaraan, serta membangun Kabupaten Langkat yang harmonis dan berkeadaban.(sfn)


Baca »
Langganan: Komentar (Atom)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Indonesia Berkibar News | REDAKSI
By eduarlink
Diberdayakan oleh Blogger.