20 November 2026

  


Binjai | Indonesia Berkibar News  
-  Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda, S.I.K., M.H., menegaskan komitmennya dalam memberantas segala bentuk tindak kejahatan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), guna memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat.


Komitmen tersebut dibuktikan Satreskrim Polres Binjai yang dipimpin Kasat Reskrim AKP Hotdiatur A.W. Purba, S.Tr.K., S.I.K., M.H., dengan berhasil mengungkap dan mengamankan seorang perempuan berinisial SMD (41), yang diduga melakukan eksploitasi seksual terhadap anak kandungnya sendiri.


Terduga pelaku diamankan pada Kamis, 19 November 2026, sekitar pukul 20.00 WIB, di Jalan Gunung Sibayak, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai," ucap Wakapolres 


Berdasarkan hasil penyelidikan, peristiwa tersebut bermula sekitar Maret 2026. Terduga pelaku diduga beberapa kali menawarkan dan menyerahkan korban kepada sejumlah laki-laki untuk dieksploitasi secara seksual tanpa persetujuan korban.

Bahkan, korban diduga mengalami tindakan tersebut berulang kali hingga akhirnya hamil. Saat ini usia kandungan korban diperkirakan telah mencapai delapan bulan.


Setelah kejadian tersebut, terduga pelaku yang merupakan ibu kandung korban mengantarkan korban pulang dan memberikan uang sebesar Rp50.000. Sebelum berpisah, terduga pelaku juga mengancam korban agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada ayahnya, seraya mengatakan, “Jangan kau bilang sama bapak ya, nanti kupukul, kubunuh kau.”


Atas perbuatannya, terduga pelaku telah diamankan di Satreskrim Polres Binjai untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Penyidik menjerat terduga pelaku dengan Pasal 12 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan/atau Pasal 2 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara.


Dalam kegiatan press release tersebut, Wakapolres Binjai KOMPOL Sofyan H. NST., S.H., M.H., yang didampingi oleh Kasat Reskrim AKP Hotdiatur A.W. Purba, S.Tr.K., S.I.K., M.H., dan Kasi Humas IPTU Mimpin Ginting, S.H., M.H.


Polres Binjai menegaskan tidak akan memberikan ruang bagi segala bentuk eksploitasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Masyarakat juga diimbau agar tidak takut melaporkan apabila mengetahui adanya tindak kekerasan maupun perdagangan orang di lingkungan sekitarnya. Perlindungan perempuan dan anak merupakan tanggung jawab bersama. ucapnya.(Humasresbinjai/zul (20/11/2026)



19 November 2026

 



Nagan Raya| Indonesia berkibar News  - Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya menerbitkan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap Ketua DPRK Nagan Raya, Mohd Rizki Ramadhan, terkait dugaan pelanggaran Tata Tertib dan/atau Sumpah Janji DPRK.


Rekomendasi bernomor 14/BK/DPRK/2026 tersebut ditandatangani Ketua BK DPRK Nagan Raya Teuku Zulkarnaini, S.Sos., Wakil Ketua Cut Man serta anggota Said Isa Quraisy.


“Kami meminta DPRK Nagan Raya untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan ini,” kata Teuku Zulkarnaini saat membacakan rekomendasi tersebut dalam sidang paripurna di Gedung DPRK Nagan Raya, Kompleks Perkantoran Suka Makmue, Kamis (19/11/2026).


Teuku Zulkarnaini meminta pimpinan DPRK Nagan Raya agar menerima dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan serta rekomendasi BK DPRK Nagan Raya, menjatuhkan sanksi kepada Mohd Rizki Ramadhan berupa pemberhentian dari jabatan Ketua DPRK Nagan Raya.


“Sanksi tersebut hanya sebatas pemberhentian dari jabatan Ketua DPRK, bukan pemberhentian sebagai Anggota DPRK Nagan Raya,” kata Teuku Zulkarnaini.


Mereka juga meminta agar pimpinan DPRK Nagan Raya memproses mekanisme pergantian jabatan Ketua DPRK sesuai ketentuan Peraturan Tata Tertib DPRK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Teuku Zulkarnaini mengatakan BK DPRK Nagan Raya telah melakukan pemanggilan, pemeriksaan, verifikasi, klarifikasi, serta penelaahan bukti dan keterangan dari pelapor, terlapor, dan para saksi.


Dalam dokumen rekomendasi tersebut, BK menguraikan keterangan tiga saksi terkait peristiwa yang disebut terjadi pada malam 28 Oktober 2026 di pendopo Ketua DPRK Nagan Raya.


Rahmad (sopir Intan Keumala Tanzil), yang diperiksa pada Rabu, 4 November 2026 di pendopo Ketua DPRK, menurut dokumen BK, membenarkan adanya kejadian pada malam 28 Oktober 2026 serta membenarkan adanya satu orang perempuan di dalam kamar Ketua DPRK dan laporan Intan Keumala Tanzil kepada BK sesuai berita acara.


Kemudian Ade Rahmat Saputra (abang ipar Intan Keumala Tanzil selaku isteri Mohd Rizki Ramadhan), yang diperiksa pada Selasa, 10 November 2026 di ruang rapat BK DPRK Nagan Raya, menurut dokumen BK, juga membenarkan kejadian malam 28 Oktober 2026, adanya satu orang perempuan di dalam kamar Ketua DPRK, serta membenarkan laporan tersebut sesuai berita acara.


BK juga meminta keterangan kepada Fitrah Ramadhan (adik kandung Ketua DPRK), yang diperiksa pada Senin, 16 November 2026 di ruang BK DPRK, menerangkan bahwa ia datang sekitar pukul 01.00 WIB ke pendopo setelah ditelepon oleh Intan Keumala Tanzil, dan melihat ada seorang wanita di dalam kamar setelah diberitahu oleh Intan yang sebelumnya kamarnya dikunci, meski ia tidak mengetahui jelas kejadian sebelumnya karena tiba larut malam.


Dalam dokumen tersebut juga dicantumkan pokok-pokok keterangan yang disampaikan oleh terlapor, Mohd Rizki Ramadhan, antara lain membenarkan keberadaan seorang perempuan di rumah dinas/pendopo Ketua DPRK Nagan Raya.


Kemudian, menurut dokumen BK, membenarkan adanya perempuan yang bukan muhrim di dalam kamar Ketua DPRK dengan mengenakan baju piyama, membenarkan pintu kamar dikunci oleh terlapor agar istrinya tidak mengetahui keberadaan perempuan tersebut.


Kepada BK DPRK Nagan Raya, Ketua DPRK Nagan Raya Mohd Rizki Ramadhan menyampaikan bahwa pertemuan dengan perempuan tersebut berkaitan dengan urusan bisnis, serta menyebut hubungan rumah tangganya dengan pelapor saat itu sedang tidak baik.


Menurut dokumen BK, terlapor juga membenarkan adanya penjemputan terhadap perempuan berinisial NA dari Bandara Banda Aceh menggunakan mobil dinas menuju pendopo yang dikemudikan oleh sopir Ketua DPRK.


Oleh karena itu, BK DPRK Nagan Raya menilai tindakan mengunci seorang perempuan di dalam kamar merupakan perbuatan tidak patut dan mencerminkan sikap serta iktikad yang tidak baik yang menjadi pertimbangan memberatkan.


BK juga menyatakan, menurut penilaiannya, terbukti adanya satu orang perempuan yang sudah bersuami berada di dalam kamar di pendopo/rumah dinas tanpa seizin istrinya, Intan Keumala Tanzil.


Atas temuan tersebut, BK menilai perbuatan terlapor memenuhi unsur pelanggaran terhadap Peraturan Tata Tertib DPRK Nagan Raya Pasal 45 Ayat (1) poin c dan/atau Sumpah/Janji DPRK Nagan Raya alinea kelima, serta dinilai mencemarkan nama baik dan tidak menjaga kehormatan, martabat, maupun kredibilitas lembaga DPRK Nagan Raya, demikian Teuku Zulkarnaini.


Penilaian tersebut merupakan penilaian BK dalam ranah kode etik. Ketua BK sebelumnya menegaskan, BK tidak memutuskan khalwat. Soal jinayat menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah, soal pidana menjadi kewenangan Polda Aceh.


Sementara itu, saat rekomendasi itu dibacakan di dalam sidang paripurna DPRK Nagan Raya, Ketua DPRK Mohd Rizki Ramadhan juga turut hadir dan mendengarkan pembacaan rekomendasi dengan seksama.


Sebelumnya, Rizki menyatakan pemeriksaan BK tidak adil dan meminta paripurna ditunda sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Serambi masih berupaya meminta tanggapan lanjutan dari yang bersangkutan atas isi dokumen rekomendasi BK tersebut.


Di luar gedung, aksi damai emak-emak menjadi perhatian tersendiri. Massa yang didominasi kaum ibu itu berkumpul di halaman Gedung DPRK Nagan Raya sejak sidang paripurna berlangsung.


Dari pantauan awak media ini puluhan emak-emak berdiri berdekatan sambil membentangkan dan mengangkat spanduk-spanduk tuntutan. Sebagian besar peserta aksi mengenakan jilbab dan pakaian muslimah. Sejumlah peserta tampak berada di barisan depan sambil memegang spanduk, sementara peserta lainnya berdiri di belakang mereka.


Spanduk yang dibawa antara lain bertuliskan "PENDOPO DPRK NAGAN RAYA BERALIH FUNGSI, Istri Sah Ciduk Ketua DPRK", "ISTRI SAH CIDUK WANITA SELINGKUHAN RR BERSAMA AA DI PENDOPO", "KETUA DPRK DI DUGA KHALWAT TAK PANTAS BERADA DI GEDUNG DPRK", dan "PECAT PEJABAT MESUM, TEGAKKAN SYARIAT ISLAM DI BUMOE NAGAN RAYA". 


Aksi tersebut berlangsung damai. Massa aksi menyampaikan aspirasi mereka sambil mengawal jalannya sidang paripurna di dalam gedung hingga rekomendasi BK dibacakan.(M Has)



Tapsel|  Indonesia Berkibar News -Ancaman narkoba tidak hanya merusak masa depan individu, tetapi juga menggerus kualitas sumber daya manusia dan mengancam cita-cita Indonesia Emas 2045. Karena itu, perang melawan narkoba tidak boleh hanya bertumpu pada penindakan aparat penegak hukum, melainkan harus dibarengi gerakan pencegahan yang dimulai dari desa dengan melibatkan pemuda dan mahasiswa.


Tokoh masyarakat Sumatera Utara, H. Syahrul M. Pasaribu, menegaskan hal tersebut saat menjadi narasumber dalam Seminar Anti Narkoba bertema “Peran Pemuda dan Mahasiswa Perangi Narkoba dari Desa untuk Indonesia Emas 2045” di Gedung Astaka Pemkab Tapanuli Selatan (Tapsel), Sipirok, Kamis (19/11/2026).


Kegiatan yang digelar DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Tapsel bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Graha Nusantara (UGN) itu diikuti sekitar 450 peserta dari kalangan pelajar dan mahasiswa.


Syahrul yang juga Ketua Dewan Penasihat Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Sumatera Utara dan mantan Bupati Tapsel dua periode tersebut mengatakan, persoalan narkoba bukan sekadar masalah kesehatan dan kriminalitas. Lebih dari itu, narkotika merupakan ancaman serius terhadap masa depan generasi muda dan kualitas sumber daya manusia.


Menurutnya, cita-cita Indonesia Emas 2045 akan sulit diwujudkan apabila generasi penerus bangsa justru terjerat penyalahgunaan narkotika.


Karena itu, pemuda dan mahasiswa tidak boleh hanya menjadi objek sosialisasi. Mereka harus mengambil peran sebagai agen perubahan, kekuatan moral, sekaligus kontrol sosial untuk membangun gerakan antinarkoba di tengah masyarakat.


Dalam pemaparannya, tokoh yang dikenal sebagai Bapak Pembangunan Tapsel itu menawarkan tujuh strategi pencegahan narkoba. Yakni, membangun gerakan pemuda antinarkoba di desa, menjadikan pelajar dan mahasiswa sebagai agen edukasi, mengaktifkan organisasi kepemudaan, memanfaatkan media sosial untuk kampanye positif, memperkuat ketahanan keluarga, membangun sinergi dengan pemerintah dan aparat penegak hukum, serta menciptakan desa produktif.


Ia menilai, organisasi dan komunitas kepemudaan harus dihidupkan sebagai wadah pengembangan karakter, kreativitas, kepemimpinan, dan solidaritas. Kegiatan olahraga, seni, kewirausahaan, hingga literasi digital dapat menjadi alternatif aktivitas positif yang menjauhkan generasi muda dari penyalahgunaan narkoba.


Selain lingkungan sosial, Syahrul juga menekankan pentingnya ketahanan keluarga. Komunikasi terbuka antara orang tua dan anak serta pengawasan terhadap lingkungan pergaulan dinilai menjadi bagian penting dalam mencegah penyalahgunaan narkotika sejak dini.


Di sisi lain, masyarakat diminta tidak memberikan stigma kepada korban ketergantungan narkotika. Sebaliknya, mereka harus didorong untuk mendapatkan pendampingan dan rehabilitasi agar dapat kembali menjalani kehidupan secara produktif.


Syahrul juga mengingatkan bahwa Tapsel memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Potensi tersebut perlu dikembangkan untuk membuka ruang usaha dan kegiatan produktif bagi pemuda di desa.


"Memerangi narkoba merupakan bagian dari investasi membangun sumber daya manusia unggul untuk menyongsong Indonesia Emas 2045," tegasnya.


Senada dengan itu, Rektor UGN, Dr. Drs. Burhanuddin, M.Pd., menekankan pentingnya keterlibatan aktif pemuda dalam upaya pencegahan narkoba.


Menurutnya, lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab membangun kesadaran generasi muda melalui pendidikan karakter, penguatan moral, serta pemahaman mengenai dampak penyalahgunaan narkotika.


Ia berharap pelajar dan mahasiswa tidak berhenti sebagai peserta seminar, tetapi mampu menjadi pelopor edukasi di sekolah, kampus, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Kampanye, diskusi, serta kegiatan sosial dapat dimanfaatkan untuk membangun kesadaran bersama tentang bahaya narkoba.


Dari perspektif hukum, Kepala Kejaksaan Negeri Tapsel yang diwakili Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Daniel Tulus Marulitua Sihotang, SH., MH., mengingatkan pentingnya kesadaran hukum di kalangan generasi muda.


Ia menjelaskan, penyalahgunaan maupun keterlibatan dalam peredaran gelap narkotika tidak hanya berdampak terhadap kesehatan dan kehidupan sosial, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang serius.


Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 127 mengatur ketentuan pidana bagi penyalah guna narkotika untuk diri sendiri. Sementara Pasal 54, 55, dan 103 mengatur aspek rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan sesuai persyaratan hukum.


Karena itu, generasi muda diminta memahami risiko hukum sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus peredaran narkotika, termasuk yang memanfaatkan teknologi digital.


Sementara itu, Kasat Res Narkoba Polres Tapanuli Selatan AKP Philip Antonio Purba, SH., MH., menegaskan bahwa kepolisian akan terus memburu pengedar maupun pengguna narkoba di wilayah hukum Polres Tapsel.


Ia juga mengajak mahasiswa dan pelajar untuk berkolaborasi serta bersinergi dengan kepolisian dalam mencegah dan memberantas peredaran narkoba di Tapanuli Selatan.


Ketua DPD KNPI Tapsel, Abdul Rahman Al Mandili, mengapresiasi antusiasme sekitar 450 pelajar dan mahasiswa yang mengikuti seminar tersebut. Pria yang akrab disapa Bung Menjet itu mengatakan, pencegahan narkoba menjadi salah satu agenda prioritas KNPI karena persoalan tersebut telah lama meresahkan masyarakat.


"Sejak saya menjadi Ketua Naposo Nauli Bulung (NNB) di desa saya dulu, sampai sekarang menjadi Ketua KNPI, masalah penyalahgunaan narkoba ini sudah sering terjadi dan meresahkan masyarakat. Makanya, kegiatan antinarkoba seperti ini menjadi prioritas KNPI Tapanuli Selatan," ujarnya.


Ia mengajak unsur eksekutif, legislatif, yudikatif, dan seluruh elemen masyarakat untuk bersatu membangun gerakan pencegahan sekaligus pemberantasan narkoba.


Bung Menjet juga menyampaikan apresiasi kepada para narasumber dari Polres dan Kejari Tapsel serta Syahrul M. Pasaribu yang disebutnya sebagai senioren KNPI Medan dan Sumatera Utara.


Sementara itu, Ketua BEM UGN, Rasyidin Hasibuan, mengatakan seminar tersebut dilatarbelakangi keprihatinan terhadap ancaman narkoba yang semakin membahayakan generasi muda. Ia mengapresiasi dukungan KNPI Tapsel sehingga kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik.


"Sebagai pemuda Tapanuli Selatan, kita harus bergerak dan mulai menyatakan sikap. Melalui seminar ini kita ajak pemuda Tapanuli Selatan bersama-sama menyatakan perang dengan narkoba demi terwujudnya Indonesia Emas 2045," kata Rasyidin.


Seminar tersebut turut dihadiri Bupati Tapsel yang diwakili Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sugeng Siregar, Kepala BNN Tapsel yang diwakili Ketua Tim Pencegahan Siti Syarifah Lubis, SKM, serta Kabid Pemuda Dinas Pariwisata Tapsel Syamsir Alamsyah Harahap. Hadir pula mahasiswa, pelajar, dan guru pendamping.


Ketua Panitia, Iskandar Harahap, berharap kegiatan tersebut menjadi titik awal keterlibatan generasi muda dalam gerakan pencegahan narkoba yang berkelanjutan.


Semangat kegiatan itu dirangkum dalam satu seruan bersama: Setiap Desa, Satu Gerakan, Satu Komitmen: Tapanuli Selatan Tanpa Narkoba.(Ahmad)


 



Tebingtinggi | Indonesia Berkibar News -
Wali Kota Tebing Tinggi H. Iman Irdian Saragih menekankan penertiban penggunaan bahu jalan di kawasan Pasar Gambir dan sejumlah ruas jalan kota. Hal tersebut ditegaskan Wali Kota Tebing saat melakukan peninjauan lapangan bersama Forkopimda dan perangkat daerah, Kamis (19/11/2026). Peninjauan diawali di Pasar Gambir, Jalan Iskandar Muda, guna memastikan ketertiban serta kenyamanan pengguna jalan dan masyarakat umum.

“Kita bersama Forkopimda, dari Kepolisian, Kejari, Kodim atau Koramil, serta jajaran kepala OPD melihat akses di Pasar Gambir rusak berat. Nanti terganggu aktivitas sehari-hari, seperti mengantar anak sekolah, bekerja, dan lainnya. Kepada seluruh pedagang, tolong mohon kerjasamanya supaya lebih tertib dan tertata rapi. Ini harapan kita semuanya,” ujar Wali Kota Iman Irdian Saragih.

Dalam peninjauan tersebut, Wali Kota meminta para pedagang yang masih berjualan di bahu jalan agar naik dan menempati kios yang telah disediakan Pemerintah Kota Tebing Tinggi di lantai atas Pasar Gambir. Sementara itu, pedagang yang memiliki rumah toko (ruko) tetap berjualan di rukonya agar berlaku adil bagi seluruh pedagang.

“Kita imbau dalam bulan November ini, semua wajib diisi sampai hari Minggu,” tegas Wali Kota.

Selain menertibkan pemanfaatan kios dan bahu jalan di sekitar Pasar Gambir, Wali Kota juga menyampaikan rencana penataan pedagang kaki lima (PKL) di Lapangan Merdeka yang akan diarahkan ke Jalan Gereja dan Jalan Veteran sebagai kawasan heritage Kota Tebing Tinggi.

“Bisa Car Free Day (CFD) dan Car Free Night (CFN). Juga untuk sistem satu arah (one way) kita buat supaya tertib berlalu lintas, lebih rapi, benar-benar tertata dan bersih, serta sehat warganya. Tapi juga ini mohon kerjasamanya kepada masyarakat dan seluruh stakeholder di Kota Tebing Tinggi,” kata Wali Kota.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Tebing Tinggi Marimbun Marpaung menjelaskan bahwa peninjauan ini bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menegakkan aturan dan menjaga kelancaran lalu lintas.

“Kami juga memihak kepada UMKM. Infrastruktur pasar sudah sangat baik, ada pasar khusus kain, Blok A untuk sayur dan buah, Blok B untuk daging, serta Blok C untuk ikan dan ayam,” jelas Marimbun.

Menurutnya, pedagang yang berjualan di bahu jalan sebenarnya telah memiliki kios atau stand masing-masing, namun kerap mengkhawatirkan pembeli enggan naik ke lantai atas.

“Kalau semua menaati peraturan dan berdagang sesuai peruntukannya, saya yakin pembeli tetap datang karena kebutuhan pokok selalu dicari,” ujarnya.

Marimbun menambahkan, kios atau stand yang tidak aktif ditempati selama tiga bulan berturut-turut akan ditarik kembali hak pemakaiannya sesuai ketentuan Perda Nomor 8, Peraturan Wali Kota, serta hasil rapat tim, untuk dialihkan kepada pedagang yang belum memiliki tempat, khususnya PKL. 

Jika kuota belum mencukupi, penempatan akan diarahkan ke Jalan Badak Bejuang, Gang Besi, dan area pelataran Blok A, B, dan C. Ia juga mengingatkan ketertiban berlalu lintas di Jalan Iskandar Muda dan kawasan Kampung Tempel.

Usai dari Pasar Gambir, Wali Kota bersama Forkopimda dan jajaran perangkat daerah melanjutkan peninjauan ke Jalan Pattimura dan Jalan K.H.A. Dahlan dengan penekanan serupa agar para pedagang tidak menggunakan bahu jalan.


Hadir  anggota DPRD Anda Yasser, perwakilan Polres Ipda Perri Sinaga dan Ipda Darwin S., perwakilan Kejari Auli A. Rahman dan Roni Parulian Sinaga, Danramil 13/TT Kapt. Inf. Abdul Malik. Turut hadir pula dari jajaran Pemko Tebing Tinggi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Reza Aghista, Kadis Perhubungan Yustin Bernard Hutapea, Kasatpol PP Benny Erickson Hamonangan Hutajulu, perwakilan instansi terkait, serta tim peliputan Diskominfo Kota Tebing Tinggi.(torong)

 


Medan | Indonesia Berkibar News 
- Sebanyak 2.400 lowongan pekerjaan dari 71 perusahaan menjadi harapan bagi ribuan masyarakat yang memadati Manhattan Times Square, Kamis (19/11/2026). Antusiasme tinggi pencari kerja dalam Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) Medan Career Expo 2 Tahun 2026 ini menunjukkan besarnya kebutuhan masyarakat terhadap lapangan pekerjaan sekaligus menjadi dorongan bagi Pemerintah Kota Medan untuk memperkuat upaya mengatasi pengangguran.

Poliran Medan Career Expo 2 ini  dibuka oleh Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Sonny Irawan bersama Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas melalui penekanan tombol. Momentum ini sekaligus ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Polda Sumatera Utara dan Pemerintah Kota Medan mengenai kerja sama program “Polisi Peduli Pengangguran” untuk memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.

Dalam sambutannya Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan, persoalan pengangguran tidak bisa diselesaikan hanya dengan menyediakan lowongan pekerjaan. Dibutuhkan langkah berkelanjutan melalui peningkatan keterampilan tenaga kerja, perluasan kerja sama dengan dunia usaha, serta penciptaan iklim investasi yang mampu membuka lebih banyak lapangan pekerjaan.

Menurut Rico, tingginya antusiasme masyarakat yang datang menjadi gambaran bahwa kebutuhan lapangan pekerjaan masih menjadi tantangan besar di Kota Medan. Karena itu, kesempatan kerja harus terus diperluas dan diikuti dengan kesiapan sumber daya manusia yang sesuai kebutuhan industri.

"Karena itu, tidak bisa hanya pemerintah yang bekerja. Dunia usaha harus membuka kesempatan kerja, lembaga pendidikan menyiapkan lulusan dengan keterampilan yang dibutuhkan, kepolisian ikut mendukung terciptanya keamanan, dan masyarakat juga harus mengambil bagian. Semua elemen ini harus saling mendukung," kata Rico.

Rico ingin para pencari kerja tidak hanya mendapatkan akses informasi lowongan, tetapi juga mempunyai kemampuan yang dibutuhkan perusahaan. Dengan demikian, peluang kerja yang tersedia dapat diisi oleh tenaga kerja lokal yang memiliki kompetensi dan daya saing.

"Kalau Medan aman dan kondusif, investasi akan lebih mudah masuk. Investor tentu mempertimbangkan kondisi sosial dan keamanan daerah sebelum menanamkan modalnya. Dengan investasi yang semakin berkembang, peluang usaha dan lapangan pekerjaan juga akan semakin terbuka," ujarnya.

Sementara itu Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Sonny Irawan mengatakan, Poliran merupakan salah satu dari delapan program quick wins Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Program ini menjadi wujud kehadiran Polri dalam membantu menyelesaikan persoalan masyarakat, termasuk keterbatasan lapangan pekerjaan.

Menurut Sonny, tugas kepolisian tidak hanya sebatas menjaga keamanan dan menegakkan hukum, tetapi juga mendorong langkah pencegahan terhadap berbagai persoalan sosial yang berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat.

"Polisi harus hadir tidak hanya di hilir, tetapi juga di hulu. Karena itu, kami menjadi fasilitator, dinamisator dan akselerator bersama pemerintah daerah, dunia usaha serta seluruh stakeholder agar masyarakat yang membutuhkan pekerjaan dapat tertampung dengan baik," ungkap Sonny.

Sebelumnya, Plt Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Ramadhan melaporkan, sebanyak 71 perusahaan berpartisipasi dalam Medan Career Expo 2. Dari jumlah tersebut, 53 perusahaan membuka lowongan secara langsung, sedangkan 18 perusahaan lainnya menyediakan kesempatan kerja melalui layanan daring.

Turut hadir Anggota DPRD Medan Ade Taufiq, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dr Jean Calvijn Simanjuntak, Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Sumatera Utara Amran, Kepala Balai Besar Pelatihan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital Kota Medan Chistiany Juditha, serta Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara Husaini.(bundo/zul)


 Padang Lawas Utara | Indonesia Berkibar  News - Polres Padang Lawas Utara (Paluta) saat ini masih fokus melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dalam rangka Operasi Zebra Toba 2026.


Operasi yang digelar selama 14 hari, mulai tanggal 16 Nopember hingga 29 November 2026 ini menyasar masyarakat umum, pelajar, Aparatur Sipil Negara (ASN), serta para pengemudi angkutan umum.


Kapolres Padang Lawas Utara AKBP Dhery Fajariandino melalui Kasat Lantas Iptu Kusno Siagian, S.H., mengatakan, tujuan utama operasi Zebra Toba tahap ini adalah untuk membangun kesadaran dan perubahan perilaku pengendara.


"Untuk saat ini kita masih melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, pelajar dan ASN juga para pengemudi angkutan umum dengan tujuan untuk membangun kesadaran dan perubahan perilaku pengendara sepeda motor untuk selalu menggunakan HELM standar SNI," ujar Iptu Kusno Siagian.


Selain penggunaan helm SNI, petugas juga mengimbau pengendara untuk melengkapi kelengkapan  kendaraan bermotor sesuai standar dan tidak menggunakan knalpot brong / knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis yang mengganggu kenyamanan dan ketertiban.


Kasat Lantas Iptu Kusno Siagian.,S.H menegaskan, untuk penindakan hukum secara tilang belum dilaksanakan.


"Untuk penindakan hukum secara tilang belum kita laksanakan , kita masih humanis dengan edukasi," jelasnya.


Ia berharap dengan adanya sosialisasi yang masif, tingkat kesadaran masyarakat Paluta dalam berlalu lintas semakin meningkat sehingga dapat menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Padang Lawas Utara.


Operasi Zebra  toba 2026, polisi bersama masyarakat mewujudkan lalulintas yang tertib aman dan Berkeselamatan.(zul/taufik)

18 November 2026



Padangsidimpuan | Indonesia Berkibar News - Irsan Efendi Nasution kembali mendapat kepercayaan memimpin Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Padangsidimpuan periode 2025-2030. 


Musda Yang berlangsung di Emeral Hall Hotel Mega Permata Kota Padangsidimpuan, Rabu (18/11/2026).


Tidak adanya proses pemungutan suara atau voting menjadi penanda tercapainya kesepakatan di antara peserta Musda terhadap sosok yang akan menakhodai Partai Golkar Padangsidimpuan untuk lima tahun mendatang.


 Terpilihnya Irsan secara aklamasi berlangsung melalui mekanisme musyawarah dalam sidang pleno pemilihan ketua dipimpin, Muhamnad Asril dari DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara, Unaini Akbar Harahap dari DPD Partai Golkar Kota Padangsidimpuan.


 Selain itu juga didampingi 3 orang anggota masing-masing Asrul Ashar Harahap dari Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar Hutaimbaru, Muhammad Irfan Siregar dari PK Golkar Padangsidimpuan Selatan dan dari SOKSI Mitrawan Fauzi Nasution. 


 Rangkaian Musda diawali dengan prosesi pembukaan yang dihadiri jajaran pengurus Partai Golkar, perwakilan DPD Partai Golkar Sumatera Utara, para pemilik suara, serta kader dan simpatisan partai.


Selanjutnya, Musda memasuki agenda persidangan yang membahas tata tertib, laporan pertanggungjawaban kepengurusan sebelumnya, serta tahapan pemilihan Ketua DPD Partai Golkar Kota Padangsidimpuan periode 2025-2030.


Dalam proses pemilihan, nama Irsan Efendi Nasution mendapat dukungan hingga akhirnya ditetapkan secara aklamasi. 


 Hasil tersebut kemudian dituangkan dalam keputusan sidang pleno Musda sebagai dasar penetapan dirinya sebagai ketua terpilih.


 Dengan keputusan tersebut, Irsan kembali dipercaya memimpin Partai Golkar Kota Padangsidimpuan untuk periode 2025-2030.


Terpilihnya Irsan diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi internal partai, menjaga soliditas kader, serta meningkatkan peran Partai Golkar dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.


 Kepemimpinan lima tahun ke depan juga diharapkan mampu membawa Partai Golkar Kota Padangsidimpuan semakin solid dan siap menghadapi berbagai agenda politik mendatang.


 Musda ini sekaligus menjadi bagian penting dalam memperkuat organisasi dan menjaga kesinambungan kepemimpinan Partai Golkar di Kota Padangsidimpuan.


 Selain terpilihnya Irsan Efendi Nasution sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Padangsidimpuan, peserta Musda juga menetapkan Drs M. Jusar Nasution sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Kota Padangsidimpuan. 


 Setelah penetapan ketua terpilih, dilanjutkan dengan penyerahan pataka Golkar oleh Ketua DPD Partai Golkar Provsu diwakili Ketua I Bidang Organisasi Kaderasisa dan Keanggotaan (OKK) Rolel Harahap kepada Irsan Efendi Nasution.


 Usai acara, Ketua DPD Partai Golkar Kota Padangsidimpuan, Irsan Efendi Nasution menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kepercayaan kepadanya untuk kembali memimpin Partai Golkar Kota Padangsidimpuan.


 " Langkah awal yang akan dilakukan setelah terpilih adalah memperkuat konsolidasi organisasi dan menyusun kepengurusan DPD Partai Golkar Kota Padangsidimpuan periode 2025-2030, " ujar Irsan 


Sementara DPD Partai Golkar Provsu diwakili Ketua I Bidang Organisasi Kaderasisa dan Keanggotaan (OKK) Rolel Harahap menilai terpilihnya kembali Irsan Efendi Nasution sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Padangsidimpuan merupakan bentuk kepercayaan kader terhadap prestasi yang telah ditorehkannya selama memimpin partai berlambang pohon beringin tersebut.(Marwan)


Diberdayakan oleh Blogger.